<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Kadin Sebut Banyak UMKM Belum Siap Hadapi Aturan Pelindungan Data </title><description>Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mempersiapkan diri menghadapi implementasi aturan pelindungan data pribadi (PDP).&#13;
</description><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254846/kadin-sebut-banyak-umkm-belum-siap-hadapi-aturan-pelindungan-data</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254846/kadin-sebut-banyak-umkm-belum-siap-hadapi-aturan-pelindungan-data"/><item><title>Kadin Sebut Banyak UMKM Belum Siap Hadapi Aturan Pelindungan Data </title><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254846/kadin-sebut-banyak-umkm-belum-siap-hadapi-aturan-pelindungan-data</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/320/3254846/kadin-sebut-banyak-umkm-belum-siap-hadapi-aturan-pelindungan-data</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 21:01 WIB</pubDate><dc:creator>Tangguh Yudha</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/18/320/3254846/kadin-hISc_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/18/320/3254846/kadin-hISc_large.jpg</image><title>Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo (Foto: Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mempersiapkan diri menghadapi implementasi aturan pelindungan data pribadi (PDP).&#13;
&#13;
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo mengatakan, sebagian pelaku usaha bahkan belum mengetahui langkah awal yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut.&#13;
&#13;
&amp;quot;Rata-rata memang di luar dari perbankan dan asuransi, untuk industri menengah kecil, terutama UMKM, itu mereka belum sama sekali mempersiapkan untuk undang-undang tersebut. Bahkan mereka gak tahu memulai di mana gitu ya, dan ada beberapa yang juga menganggap ini sebagai hal yang low priority,&amp;quot; ungkap Clarissa dalam acara 9th DatagovAI 2026 Summit yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
Menurutnya, rendahnya kesiapan pelaku usaha juga dipengaruhi oleh belum tumbuhnya kesadaran mengenai urgensi pelindungan data pribadi. Sebagian pelaku usaha menilai kebocoran data yang sudah banyak terjadi membuat persoalan tersebut kurang menjadi prioritas.&#13;
&#13;
Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan data turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan industri.&#13;
&#13;
&amp;quot;Jadi memang tugas kami berikutnya bagaimana kita bisa membangun urgensi ini juga, karena itu kan menuju untuk sistem compliance secara industri,&amp;quot; ucap Clarissa.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Clarissa menuturkan, Kadin bersama Komdigi tengah merumuskan langkah lanjutan untuk memberikan panduan teknis kepada pelaku usaha. Panduan tersebut diperlukan agar perusahaan, khususnya UMKM, dapat memahami tahapan yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi.&#13;
&#13;
Dia menjelaskan, implementasi aturan PDP juga menuntut perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian, mulai dari pemetaan aktivitas pemrosesan data, memastikan akurasi dan kesesuaian penggunaan data dengan tujuan, hingga menunjuk petugas pelindungan data atau Data Protection Officer (DPO).&#13;
&#13;
&amp;quot;Pada dasarnya sih kita harus memetakan apa aktivitas pemrosesan data kan, bahwa data itu akurat, tidak menyesatkan dan juga sesuai dengan tujuan ya kan. Juga menunjuk DPO. Ini mungkin ada beberapa kewajiban yang kami highlight di pembicaraan terakhir,&amp;quot; tuturnya.&#13;
&#13;
Menurut Clarissa, tantangan pemenuhan kewajiban tersebut berbeda-beda berdasarkan skala usaha. Bagi perusahaan menengah dan kecil, kebutuhan investasi serta biaya implementasi dalam jangka panjang menjadi salah satu kendala utama.&#13;
&#13;
Karena itu, Kadin menilai penerapan aturan tersebut tidak mudah, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini belum menjadikan pelindungan data sebagai prioritas.&#13;
&#13;
&amp;quot;Tidak mudah, tidak mudah. Karena sekarang yang mungkin fokusnya akan menjadi persiapan untuk industri menengah ke atas dulu di luar perbankan, karena perbankan memang sudah diawasi oleh OJK. Jadi memang sudah mematuhi ya kewajiban yang ada. Tapi sekarang tugasnya berikutnya, apa yang kita bisa replikasi di industri-industri berikutnya yang skala menengah ke atas,&amp;quot; pungkas Clarissa.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mempersiapkan diri menghadapi implementasi aturan pelindungan data pribadi (PDP).&#13;
&#13;
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Kadin Indonesia, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo mengatakan, sebagian pelaku usaha bahkan belum mengetahui langkah awal yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan tersebut.&#13;
&#13;
&amp;quot;Rata-rata memang di luar dari perbankan dan asuransi, untuk industri menengah kecil, terutama UMKM, itu mereka belum sama sekali mempersiapkan untuk undang-undang tersebut. Bahkan mereka gak tahu memulai di mana gitu ya, dan ada beberapa yang juga menganggap ini sebagai hal yang low priority,&amp;quot; ungkap Clarissa dalam acara 9th DatagovAI 2026 Summit yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).&#13;
&#13;
Menurutnya, rendahnya kesiapan pelaku usaha juga dipengaruhi oleh belum tumbuhnya kesadaran mengenai urgensi pelindungan data pribadi. Sebagian pelaku usaha menilai kebocoran data yang sudah banyak terjadi membuat persoalan tersebut kurang menjadi prioritas.&#13;
&#13;
Selain itu, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan data turut menjadi tantangan yang perlu diperhatikan industri.&#13;
&#13;
&amp;quot;Jadi memang tugas kami berikutnya bagaimana kita bisa membangun urgensi ini juga, karena itu kan menuju untuk sistem compliance secara industri,&amp;quot; ucap Clarissa.&#13;
&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Clarissa menuturkan, Kadin bersama Komdigi tengah merumuskan langkah lanjutan untuk memberikan panduan teknis kepada pelaku usaha. Panduan tersebut diperlukan agar perusahaan, khususnya UMKM, dapat memahami tahapan yang harus dilakukan untuk memenuhi ketentuan pelindungan data pribadi.&#13;
&#13;
Dia menjelaskan, implementasi aturan PDP juga menuntut perusahaan melakukan sejumlah penyesuaian, mulai dari pemetaan aktivitas pemrosesan data, memastikan akurasi dan kesesuaian penggunaan data dengan tujuan, hingga menunjuk petugas pelindungan data atau Data Protection Officer (DPO).&#13;
&#13;
&amp;quot;Pada dasarnya sih kita harus memetakan apa aktivitas pemrosesan data kan, bahwa data itu akurat, tidak menyesatkan dan juga sesuai dengan tujuan ya kan. Juga menunjuk DPO. Ini mungkin ada beberapa kewajiban yang kami highlight di pembicaraan terakhir,&amp;quot; tuturnya.&#13;
&#13;
Menurut Clarissa, tantangan pemenuhan kewajiban tersebut berbeda-beda berdasarkan skala usaha. Bagi perusahaan menengah dan kecil, kebutuhan investasi serta biaya implementasi dalam jangka panjang menjadi salah satu kendala utama.&#13;
&#13;
Karena itu, Kadin menilai penerapan aturan tersebut tidak mudah, terutama bagi pelaku usaha yang selama ini belum menjadikan pelindungan data sebagai prioritas.&#13;
&#13;
&amp;quot;Tidak mudah, tidak mudah. Karena sekarang yang mungkin fokusnya akan menjadi persiapan untuk industri menengah ke atas dulu di luar perbankan, karena perbankan memang sudah diawasi oleh OJK. Jadi memang sudah mematuhi ya kewajiban yang ada. Tapi sekarang tugasnya berikutnya, apa yang kita bisa replikasi di industri-industri berikutnya yang skala menengah ke atas,&amp;quot; pungkas Clarissa.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
