<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Intip Progres Pembangunan Gedung DPR, MPR, MA dan MK di IKN</title><description>Otorita IKN terus mendorong percepatan pekerjaan untuk memenuhi target pembangunan hingga akhir 2026.&#13;
</description><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/470/3254542/intip-progres-pembangunan-gedung-dpr-mpr-ma-dan-mk-di-ikn</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/470/3254542/intip-progres-pembangunan-gedung-dpr-mpr-ma-dan-mk-di-ikn"/><item><title>Intip Progres Pembangunan Gedung DPR, MPR, MA dan MK di IKN</title><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/470/3254542/intip-progres-pembangunan-gedung-dpr-mpr-ma-dan-mk-di-ikn</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2026/11/18/470/3254542/intip-progres-pembangunan-gedung-dpr-mpr-ma-dan-mk-di-ikn</guid><pubDate>Rabu 18 November 2026 07:00 WIB</pubDate><dc:creator>Feby Novalius</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/17/470/3254542/ikn-X0Qw_large.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) . (Foto: Okezone.com/OIKN)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/17/470/3254542/ikn-X0Qw_large.jpg</image><title>Pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) . (Foto: Okezone.com/OIKN)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat progres fisik masing-masing mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen. Otorita IKN terus mendorong percepatan pekerjaan untuk memenuhi target pembangunan hingga akhir 2026.&#13;
&#13;
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, progres pembangunan sejumlah gedung legislatif masih berada di kisaran 20&amp;ndash;25 persen. Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat progres 22,75 persen, sedangkan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencapai 24,33 persen.&#13;
&#13;
Sementara itu, pembangunan Gedung DPR I telah mencapai 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Adapun Gedung Sidang Paripurna mencatat progres fisik 20,25 persen.&#13;
&#13;
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif menunjukkan progres lebih tinggi, yakni mencapai 41,49 persen.&#13;
&#13;
Pada kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sementara pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) tercatat sebesar 25,27 persen.&#13;
&#13;
Progres pembangunan jalan di kawasan yudikatif bahkan telah mencapai 46,69 persen.&#13;
&#13;
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara umum pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai target. Namun, pelaksana proyek tetap diminta meningkatkan intensitas pekerjaan untuk mengejar target penyelesaian hingga akhir 2026.&#13;
&#13;
&amp;quot;Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,&amp;quot; ujar Aswin dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2026).&#13;
&#13;
Selain memantau pembangunan gedung pemerintahan, Otorita IKN juga meninjau proyek investasi kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B.&#13;
&#13;
Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan proyek sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.&#13;
&#13;
Dalam peninjauan tersebut, Basuki turut memberikan arahan mengenai pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi. Otorita IKN menekankan pentingnya menjaga kualitas konstruksi dan kesesuaian desain dengan kebutuhan pasar.&#13;
&#13;
Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung air sebesar 243.000 meter kubik. Hingga peninjauan dilakukan, progres konstruksi kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.&#13;
&#13;
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi mencapai 33,91 persen per 10 November 2026. Otorita IKN menargetkan progres pembangunan tersebut meningkat menjadi sekitar 56,62 persen pada akhir tahun ini.&#13;
&#13;
Baca Selengkapnya: Bagaimana Nasib Pembangunan Gedung DPR hingga MA di IKN?&#13;
&#13;
&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Pembangunan gedung perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat progres fisik masing-masing mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen. Otorita IKN terus mendorong percepatan pekerjaan untuk memenuhi target pembangunan hingga akhir 2026.&#13;
&#13;
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, progres pembangunan sejumlah gedung legislatif masih berada di kisaran 20&amp;ndash;25 persen. Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencatat progres 22,75 persen, sedangkan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencapai 24,33 persen.&#13;
&#13;
Sementara itu, pembangunan Gedung DPR I telah mencapai 21,91 persen dan Gedung DPR II sebesar 21,66 persen. Adapun Gedung Sidang Paripurna mencatat progres fisik 20,25 persen.&#13;
&#13;
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur jalan di kawasan legislatif menunjukkan progres lebih tinggi, yakni mencapai 41,49 persen.&#13;
&#13;
Pada kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sementara pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) tercatat sebesar 25,27 persen.&#13;
&#13;
Progres pembangunan jalan di kawasan yudikatif bahkan telah mencapai 46,69 persen.&#13;
&#13;
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, secara umum pembangunan gedung perkantoran legislatif dan yudikatif masih berjalan sesuai target. Namun, pelaksana proyek tetap diminta meningkatkan intensitas pekerjaan untuk mengejar target penyelesaian hingga akhir 2026.&#13;
&#13;
&amp;quot;Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target di akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,&amp;quot; ujar Aswin dalam keterangan resmi, Senin (16/10/2026).&#13;
&#13;
Selain memantau pembangunan gedung pemerintahan, Otorita IKN juga meninjau proyek investasi kawasan terpadu milik PT Star Bright International Investment di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B.&#13;
&#13;
Investor asal China tersebut telah memulai pembangunan proyek sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.&#13;
&#13;
Dalam peninjauan tersebut, Basuki turut memberikan arahan mengenai pelaksanaan konstruksi, standar desain bangunan, hingga rencana pengembangan investasi. Otorita IKN menekankan pentingnya menjaga kualitas konstruksi dan kesesuaian desain dengan kebutuhan pasar.&#13;
&#13;
Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung air sebesar 243.000 meter kubik. Hingga peninjauan dilakukan, progres konstruksi kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.&#13;
&#13;
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi mencapai 33,91 persen per 10 November 2026. Otorita IKN menargetkan progres pembangunan tersebut meningkat menjadi sekitar 56,62 persen pada akhir tahun ini.&#13;
&#13;
Baca Selengkapnya: Bagaimana Nasib Pembangunan Gedung DPR hingga MA di IKN?&#13;
&#13;
&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
