<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Mengenal Perbedaan UMR, UMP dan UMK yang Perlu Diketahui Pekerja</title><description>Istilah UMR, UMP dan UMK masih sering digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum pekerja. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan dari sisi istilah dan cakupan wilayah.&#13;
</description><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/21/320/3255403/mengenal-perbedaan-umr-ump-dan-umk-yang-perlu-diketahui-pekerja</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://economy.okezone.com/read/2026/11/21/320/3255403/mengenal-perbedaan-umr-ump-dan-umk-yang-perlu-diketahui-pekerja"/><item><title>Mengenal Perbedaan UMR, UMP dan UMK yang Perlu Diketahui Pekerja</title><link>https://economy.okezone.com/read/2026/11/21/320/3255403/mengenal-perbedaan-umr-ump-dan-umk-yang-perlu-diketahui-pekerja</link><guid isPermaLink="false">https://economy.okezone.com/read/2026/11/21/320/3255403/mengenal-perbedaan-umr-ump-dan-umk-yang-perlu-diketahui-pekerja</guid><pubDate>Sabtu 21 November 2026 16:33 WIB</pubDate><dc:creator>Niken Wulandari</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2026/11/21/320/3255403/gaji-Y5pn_large.png" expression="full" type="image/jpeg">Mengenal perbedaan UMR, UMP dan UMK yang perlu diketahui pekerja.&amp;nbsp;(Foto: Okezone.com/Freepik)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2026/11/21/320/3255403/gaji-Y5pn_large.png</image><title>Mengenal perbedaan UMR, UMP dan UMK yang perlu diketahui pekerja.&amp;nbsp;(Foto: Okezone.com/Freepik)</title></images><description>JAKARTA &amp;ndash; Mengenal perbedaan UMR, UMP dan UMK yang perlu diketahui pekerja.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Istilah UMR, UMP dan UMK masih sering digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum pekerja. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan dari sisi istilah dan cakupan wilayah. UMR merupakan istilah lama yang kini telah digantikan dengan UMP dan UMK dalam sistem pengupahan di Indonesia.&#13;
&#13;
Perbedaan ketiga istilah tersebut penting dipahami pekerja maupun pencari kerja agar tidak keliru mengetahui standar upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.&#13;
&#13;
Upah minimum merupakan batas upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pengupahan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2025.&#13;
&#13;
1. UMR atau Upah Minimum Regional&#13;
&#13;
UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini pernah digunakan pemerintah untuk menyebut standar upah minimum di suatu wilayah.&#13;
&#13;
Dalam aturan lama, UMR terbagi menjadi dua tingkatan, yakni UMR Tingkat I yang berlaku di tingkat provinsi dan UMR Tingkat II yang berlaku di tingkat kabupaten atau kotamadya.&#13;
&#13;
Namun, pemerintah kemudian mengganti nomenklatur UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000.&#13;
&#13;
Dengan demikian, UMR bukan lagi istilah resmi dalam sistem penetapan upah minimum saat ini. Meski begitu, masyarakat masih sering menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada UMP maupun UMK.&#13;
&#13;
2. UMP atau Upah Minimum Provinsi&#13;
&#13;
UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Gubernur menetapkan UMP setiap tahun sebagai standar upah minimum di wilayah provinsi tersebut.&#13;
&#13;
Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta berlaku sebagai standar upah minimum di seluruh wilayah administrasi Jakarta.&#13;
&#13;
Penetapan UMP mengacu pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan menggunakan formula yang ditentukan pemerintah. Dalam ketentuan terbaru, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.&#13;
&#13;
Gubernur menetapkan besaran UMP berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah mempertimbangkan rekomendasi dan hasil pembahasan dewan pengupahan.&#13;
&#13;
3. UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota&#13;
&#13;
UMK merupakan upah minimum yang berlaku khusus di suatu kabupaten atau kota. Berbeda dengan UMP yang mencakup seluruh wilayah provinsi, UMK memiliki cakupan wilayah yang lebih spesifik.&#13;
&#13;
Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi bupati atau wali kota serta hasil pembahasan dewan pengupahan daerah.&#13;
&#13;
UMK tidak harus ditetapkan di setiap kabupaten atau kota. Penetapannya mengikuti persyaratan dan ketentuan dalam peraturan pengupahan.&#13;
&#13;
Jika suatu daerah memiliki UMK, besarannya harus lebih tinggi daripada UMP yang berlaku di provinsi tersebut.&#13;
&#13;
Apa Perbedaan UMR, UMP, dan UMK?&#13;
&#13;
Secara sederhana, perbedaan ketiganya terletak pada status istilah dan cakupan wilayah pemberlakuannya.&#13;
&#13;
UMR: Istilah lama untuk upah minimum regional yang kini tidak lagi digunakan sebagai nomenklatur resmi.&#13;
&#13;
UMP: Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi.&#13;
&#13;
UMK: Upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota.&#13;
Dengan memahami perbedaan tersebut, pekerja dan pencari kerja dapat mengetahui standar upah minimum yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja.&#13;
&#13;
Perlu diketahui, ketentuan pengupahan terbaru mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.&#13;
</description><content:encoded>JAKARTA &amp;ndash; Mengenal perbedaan UMR, UMP dan UMK yang perlu diketahui pekerja.&amp;nbsp;&#13;
&#13;
Istilah UMR, UMP dan UMK masih sering digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum pekerja. Padahal, ketiganya memiliki perbedaan dari sisi istilah dan cakupan wilayah. UMR merupakan istilah lama yang kini telah digantikan dengan UMP dan UMK dalam sistem pengupahan di Indonesia.&#13;
&#13;
Perbedaan ketiga istilah tersebut penting dipahami pekerja maupun pencari kerja agar tidak keliru mengetahui standar upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.&#13;
&#13;
Upah minimum merupakan batas upah bulanan terendah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pengupahan saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahannya, termasuk PP Nomor 49 Tahun 2025.&#13;
&#13;
1. UMR atau Upah Minimum Regional&#13;
&#13;
UMR merupakan singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini pernah digunakan pemerintah untuk menyebut standar upah minimum di suatu wilayah.&#13;
&#13;
Dalam aturan lama, UMR terbagi menjadi dua tingkatan, yakni UMR Tingkat I yang berlaku di tingkat provinsi dan UMR Tingkat II yang berlaku di tingkat kabupaten atau kotamadya.&#13;
&#13;
Namun, pemerintah kemudian mengganti nomenklatur UMR menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000.&#13;
&#13;
Dengan demikian, UMR bukan lagi istilah resmi dalam sistem penetapan upah minimum saat ini. Meski begitu, masyarakat masih sering menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada UMP maupun UMK.&#13;
&#13;
2. UMP atau Upah Minimum Provinsi&#13;
&#13;
UMP merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Gubernur menetapkan UMP setiap tahun sebagai standar upah minimum di wilayah provinsi tersebut.&#13;
&#13;
Sebagai contoh, UMP DKI Jakarta berlaku sebagai standar upah minimum di seluruh wilayah administrasi Jakarta.&#13;
&#13;
Penetapan UMP mengacu pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan menggunakan formula yang ditentukan pemerintah. Dalam ketentuan terbaru, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.&#13;
&#13;
Gubernur menetapkan besaran UMP berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah mempertimbangkan rekomendasi dan hasil pembahasan dewan pengupahan.&#13;
&#13;
3. UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota&#13;
&#13;
UMK merupakan upah minimum yang berlaku khusus di suatu kabupaten atau kota. Berbeda dengan UMP yang mencakup seluruh wilayah provinsi, UMK memiliki cakupan wilayah yang lebih spesifik.&#13;
&#13;
Penetapan UMK dilakukan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi bupati atau wali kota serta hasil pembahasan dewan pengupahan daerah.&#13;
&#13;
UMK tidak harus ditetapkan di setiap kabupaten atau kota. Penetapannya mengikuti persyaratan dan ketentuan dalam peraturan pengupahan.&#13;
&#13;
Jika suatu daerah memiliki UMK, besarannya harus lebih tinggi daripada UMP yang berlaku di provinsi tersebut.&#13;
&#13;
Apa Perbedaan UMR, UMP, dan UMK?&#13;
&#13;
Secara sederhana, perbedaan ketiganya terletak pada status istilah dan cakupan wilayah pemberlakuannya.&#13;
&#13;
UMR: Istilah lama untuk upah minimum regional yang kini tidak lagi digunakan sebagai nomenklatur resmi.&#13;
&#13;
UMP: Upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi.&#13;
&#13;
UMK: Upah minimum yang berlaku khusus di satu kabupaten atau kota.&#13;
Dengan memahami perbedaan tersebut, pekerja dan pencari kerja dapat mengetahui standar upah minimum yang berlaku di wilayah tempat mereka bekerja.&#13;
&#13;
Perlu diketahui, ketentuan pengupahan terbaru mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan PP Nomor 49 Tahun 2025.&#13;
</content:encoded></item></channel></rss>
