Share

BPK Bantah Tak Laporkan Dana Hibah

Zaenal Muttaqin , Jurnalis · Rabu 04 Juni 2008 18:47 WIB
https: img.okezone.com content 2008 06 04 20 115650 niIOXnY0Ub.jpg Pemimpin BPK saat konferensi pers (Foto: Ratman Suratman)

JAKARTA - Pembacaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbuntut panjang.

Jika pada sidang paripurna Selasa 3 Juni kemarin, BPK menyatakan, hasil LKPP menunjukan adanya dana hibah sebesar Rp1,3 triliun dari departemen dan nondepartemen yang tidak dicatat, siang ini Departemen Keuangan (Depkeu) juga memparkan data mengenai melencengnya dana hibah dari mekanisme APBN.

Sementara Depkeu selaku penyusun LKPP 2007 menyatakan, BPK tidak membukukan dana hibah sebesar 2,8 dolar juta Australia. Saat dikonformasi, BPK menampik pernyataan Depkeu.

Menurut Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (Tortama BPK) Syafrie Adnan Baharudin menyatakan, pihaknya meyakini bahwa penerimaan itu sudah dilaporkan. Namun bila hal itu belum terungkap, pihaknya akan mengecek kembali sehingga bisa diketahui.

"Depkeu juga bilang kita tidak melaporkan hibah dari Swedia, saya tegaskan, tidak ada hibah itu. Yang ada adalah kita saling tukar-menukar auditor untuk belajar. Itu bukan rupiah murni," tegasnya.

Siang tadi, Departemen Keuangan menyatakan, BPK juga tidak tertib dalam pelaporan dana hibah.

"Makanya BPK seharusnya jangan membesar-besarkan masalah ini. Meski jumlahnya kecil, kita juga punya catatan mereka," ujar Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao, dalam jumpa pers di kantor Perbendaharaan Negara, Jakarta, Rabu (4/6/2008).

Hibah itu pemberian dari BPK Australia (The Australian National Audit Office/ANAO) yang diberikan sejak Juni 2006 hingga Juni 2009. Sampai saat ini, BPK tidak melaporkan realisasi hibah tersebut.

"Memang sulit melaporkan, karena bentuk hibahnya berupa pelatihan, software program dan lainnya, bukan berupa uang," katanya.

Depkeu juga menilai BPK cenderung memojokkan pemerintah dengan mengungkap dana hibah Rp1,3 triliun yang tidak dilaporkan sejumlah departemen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2007 beberapa waktu lalu.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini