nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jalan Berliku Perbankan Indonesia di 2008-2009

Ahmad Nabhani , Jurnalis · Rabu 24 Desember 2008 10:10 WIB
https: img.okeinfo.net content 2008 12 23 277 176453 vTRcpklbWi.jpg Krisis ekonomi global mulai ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan terbesar di dunia asal Amerika. (Image: Corbis)

JAKARTA - Perjalanan perekonomian Indonesia di tahun 2008 penuh dengan tantangan dan kendala yang harus dihadapi, sehingga memaksa para pelaku usaha dan pengusaha dari berbagai sektor merevisi target pendapatan, pertumbuhan dan rencana bisnis investasinya.

Pasalnya siapa yang menduga, krisis keuangan global terjadi di tahun ini dan akibatnya dampak tersebut mulai dirasakan negara berkembang, khususnya Indonesia.

Meskipun dampak dirasakan belum separah yang dialami negara maju, dimana sumber tsunaminya berasal. Namun ada khwatiran dari pelaku ekonomi dan pengusaha dalam negeri. Pasalnya banyak ramalan dan analisis dari pengamat ekonomi memperkirakan dampak dari resesi ekonomi dunia akan terasa pada tahun depan, sehingga memaksa pemerintah harus bekerja keras memutar otak mengantisipasi dampak lebih buruk ditahun mendatang.

Krisis ekonomi global mulai ditandai dengan runtuhnya lembaga keuangan terbesar di dunia asal Amerika Lehman Brother, kredit macet sektor perumahan (subprime mortgage) dan disusul kebangkrutan industri otomotifnya, seperti General Motor dan Ford. Musibah yang menimpa di Amerika juga serentak dirasakan negara-negara maju Eropa. Maka tak ayal, negara maju saja tidak bisa mengelak dari krisis keuangan global dan apalagi negara berkembang seperti Indonesia.

Ternyata betul saja, dampak krisis sempat memberikan sentimen buruk bagi lembaga keuangan bank dan non bank di Indonesia. Pasar modal dalam negeri juga sempat terkoreksi pada level yang paling buruk dampak menularnya kejatuhan pasar bursa di Wall Street. Terkoreksinya pasar bursa dalam negeri sempat membuat otoritas bursa menutup (suspensi) pasar dalam waktu dua hari.

Kepanikan Akibat Rumor Negatif

Muncul kabar dan rumor negatif adanya redemption di pasar modal oleh para investor asing guna menutupi keuangan di negaranya, telah membuat nilai tukar rupiah terus melorot dan jatuhnya indek harga saham gabungan (IHSG).

Akibatnya, kepanikan para nasabah perbankan dalam negeri bertambah dan mereka menilai menyimpan dana di bank sudah tidak aman lagi.

Beberapa kali pemerintah mencoba menyakinkan masyarakat, krisis yang terjadi tidak akan menjadikan perekonomian Indonesia terpuruk sebagaimana yang terjadi di tahun 1998. Pasalnya fundamental ekonomi di Indonesia masih kuat dan perbankan masih berjalan sehat. "Krisis yang terjadi saat ini tidak akan membawa Indonesia pada kondisi ekonomi 1998 jilid kedua, karena krisis sebelumnya berasal dari dalam negeri. Sedangkan krisis ekonomi global berasal dari luar," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, beberapa waktu lalu.

Tingginya intensitas rumor negatif yang beradar di masyarakat, akhirnya mempertegas kondisi perbankan Indonesia sedang mengalami ketatnya likuiditas antar bank. Gagal kriliring akibat kesulitan likuiditas yang dialami bank Century menjadi bukti nyata dampak rumor telah meresahkan sektor perbankan. Maklum saja lembaga perbankan sangat sensitif dengan kabar dan rumor tersebut.

Banyaknya beredar rumor menjadi momok menakutkan bagi sektor perbankan dan akhirnya membuat pemerintah geram. Kekesalan pemerintah terhadap penyebar rumor berbuah hasil dengan ditangkapnya broker PT Bahana Securitas, Erick Jazier Adriansyah pada awal November.

Modus yang dilakukan si penyebar rumor likuiditas perbankan nasional ini dengan menyebarkan surat elektronik kepada sejumlah kliennya yang isinya bahwa lima bank dalam keadaan kesulitan keuangan, yaitu Bank Artha Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank Century, Bank Panin, dan Bank Victoria.

Dengan alasan untuk mengembalikan kepercayaan nasabah dan menjaga dampak sistemik keuangan di Indonesia, pemerintah mengambil alih bank Century melalui Lembaga Penjamin Simpanan dengan menyuntikkan dana hingga Rp2 triliun. Kasus diambil alihnya Century oleh pemerintah telah menjadi tamparan telah bagi Bank Indonesia. Pasalnya, sebagai bank sentral, BI dinilai lemah dalam melakukan pengawasan antar Bank. Anggota DPR Komisi XI Drajat Wibowo mengatakan, kasus Century bukan hanya tanggung jawab penyebar rumor negatif tetapi juga tanggung jawab BI, karena gagalnya melakukan pengawasan antar bank.

Di tengah tingginya persaingan perbankan merebut pasar dalam negeri, ternyata dampak krisis keuangan global membuat bisnis bank-bank BUMN harus direvisi dan bahkan lebih bersikap hati-hati dalam mengucurkan kreditnya. Tidak mau menimbulkan kredit macet dan tingginya Non Performance Loan (NPL), sekarang perbankan harus lebih berhati-hati dan selektif menyalurkan kreditnya.

Hal semacam inilah yang dilakukan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang lebih selektif memberikan kucuran kredit kepada nasabahnya, khususnya disektor perkebunan kelapa sawit. "Kita tidak menurunkan kredit perbankan untuk sektor perkebunan, tetapi akan lebih selektif" kata Direktur Risk Management Bank Mandiri Sentot A Sentausa.

Menurutnya, apa yang dilakukan Bank Mandiri dengan cara tersebut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kredit macet yang tinggi, sebagaimana pengalaman yang terjadi di tahun 2005. Masih labilnya kondisi ekonomi dan ancaman lambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, membuat kebijakan Bank Indonesia tentang kepemilikan tunggal (Single Pressence Policy/SPP) berjalan di tempat dan tidak ada progress yang signifikan, kendatipun BI sudah mengundurkan target penerapan peraturan tersebut dari semula pada akhir 2008 menjadi akhir 2010.

Pajak Masih Kendala Penerapan SPP

Tidak hanya perbankan asing atau swasta yang masih belum siap, bank plat merah seperti Mandiri, BTN, BNI dan BRI pun belum menemukan formulasi yang tepat. "Opsinya memang bikin induk usaha, tapi apakah induk usahanya bank atau nonbank belum diputuskan," ujar Deputi Menteri Negara BUMN bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto. Meskipun pada akhirnya Kementerian Negara BUMN memutuskan untuk membentuk Investment Holding bagi bank-bank BUMN untuk memenuhi aturan BI tentang SPP.

Namun belum menjadi gambaran jelas, apakah pilihan tersebut akan menggunakan BUMN baru sebagai perusahaan induk atau memanfaatkan perbankan yang telah ada.

Menteri BUMN Sofyan Djalil sendiri mengegaskan, saat ini pembahasan tentang holding bank BUMN ditunda lebih dulu melihat kondisi ekonomi dan perkembangan yang lebih baik kedepan. Senada juga disampaikan Semeneg BUMN Said Didu, rencana holding bank BUMN ditahan dulu dan baru akan di kejar tahun mendatang.

Tapi menurutnya, kendala molornya holding bank BUMN bukan hanya karena faktor ekonomi yang sulit saja. Akan tetapi persoalan pajak menjadi efek dominan lambatnya holding bank BUMN dan termasuk holding disektor lain. "Untuk holding induk perusahaan BUMN seperti, optimalisasi, joint venture, akuisisi dan merger sedang dicari jalan keluarnya untuk persoalan pajak dan ini sudah dibicarakan dengan Dirjen Pajak," ungkap Said.

Menurutnya, Dirjen Pajak akan memberikan kemudahan dan opsi mekanisme pembayaran pajak dengan cara lain, bilama holding yang dilakukan adalah aksi perusahaan antar pelat merah dengan swasta. Namun jika holding dilakukan hanya menggabungkan saham pemerintah, akan bebas pajak. Pasalnya keuntungan yang diambil untuk pemerintah.

Selain di sektor perbankan, Kementerian BUMN bakal membentuk beberapa holding perusahaan BUMN di sektor strategis yang lain. Misalnya, holding BUMN perkebunan, holding BUMN farmasi, holding BUMN pupuk, dan holding BUMN pertambangan atau yang disebut IRC (integrated resource company).

Pembentukan holding-holding tersebut bertujuan menyelesaikan masalah kesulitan pendanaan. Misalnya, yang terjadi pada konsolidasi PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Di mana perlu banyak investasi kepada banyak BUMN perkebunan tersebut, dinilai sangat penting untuk revitalisasi gula. "Kalau ada holding, persoalan pembiayaan tidak ada masalah lagi," kata Menneg BUMN.

Tidak hanya itu, keuntungan pembentukan perusahaan yang menaungi perusahaan lainnya, pendanaan bisa saling membantu antar perusahaan yang kekurangan likuiditas, kemudahan mendapatkan pinjaman dan memudahkan pengawasan.

Kalau perbankan BUMN terkendala soal pajak, hal yang sama juga dialami perbankan swasta dan meminta tagihan insentif pajak merger. Maklumlah insentif pajakĀ  memang punya efek besar atas isi kantong bank. Sebab, sesuai dengan ketentuan perpajakan, perusahaan yang merger kudu membayar Pajak Penghasilan atau PPh sebesar 10 persen atas revaluasi aset yang dilakukannya.

Di sisi lain, bank swasta juga masih grogi dengan aturan BI tersebut. Pasalnya tiga pilihan yang ditawarkan seperti merger, menjual saham atau membikin induk usaha (holding company) masih sulit dipilih.

Ketiga pilihan itu memang bukan hal yang mudah dilakukan. Seandainya diambil merger dampak yang ditanggung pemutus hubungan karyawan. Sedangkan opsi berikutnya, jual saham atau holding perlu biaya yang lebih besar.

Temasek sebagai pemegang saham Bank Internasional Indonesia (BII) lebih memilih menjual 55,85 persen sahamnya ke BII dibandingkan mengawinkan BII dengan Danamon. Diharapkan dengan jual saham Temasek dapat dana segar sebesar USD700 juta. Sementara Rabobank Internasional Indonesia memilih merger dengan Bank Hagakita dan berubah nama Rabobank.

Hal sama juga dilakukan Commonwealth Bank dan Bank Arta Niaga, PT Bank Lippo Tbk dan PT Bank Niaga Tbk dan begitu pula Bank Multicor merger dengan Bank Windu Kentjana.

Optimisime Hadapi Masa Suram Tahun 2009

Lagi-lagi kondisi krisis keuangan global atau resesi dunia, memaksa dunia perbankan Indonesia harus menghadap tahun depan yang lebih berat dan suram. Karena dampak tekanan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi mulai dirasakan dikuartal pertama. Kredit akan semakin hati-hati dengan likuiditas yang terbatas dan suku bungan yang mahal.

Tidak sampai di situ saja, gejolak yang mewarnai perbankan di tahun mendatang akan semakin ramai seperti perebutan dana pihak ketiga semakin ketat, likuiditas yang ketat membuat perbankan mengerem ekspansi kredit, obligasi dan pasar saham akan semakin lesu, nilia tukar rupiah fluktuatif dan cenderung melemah, suku bunga tinggi dan penurunan aktifitas ekonomi.

Pengamat perbankan dari Infobank Eko B Supriyanto menuturkan, memasuki masa yang sulit tahun depan harus tetap disikapi dengan rasa optimisme. Pasalnya diakhir tahun kinerja perbankan diperkirakan masih sesuai dengan rencana, baik target kredit dana dan laba.

Menurutnya, beratnya ekonomi ditahun mendatang harus disikapi dengan kehati-hatian dengan menjaga likuiditas perbankan, "Bank harus waspada potensi peningkatan NPL dan harus segera restrukturisasi NPL yang meningkat,"paparnya.

Maka yang perlu dilakukan, pemerintah dan bank harus mendorong sektor riil dan ekspor non migas, mencegah pelarian dana ke Singapura dan Malaysia dengan program penjaminan 100 persen, stimulus keuangan pemerintah dari pemilu dan belanja modal BUMN dan Negara, optimalisasi Perpu Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) dan terakhir mewaspadai sekecil apapun isu dan rumor negatif.

(rhs)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini