Share

Penyerapan Hibah Rendah Akibat Mekanisme Ketat Negara Donor

Ahmad Nabhani , Jurnalis · Senin 08 Juni 2009 19:14 WIB
https: img.okezone.com content 2009 06 08 277 227327 PGP8Jt4CZg.jpg Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Foto: Candra Setya/okezone.com

JAKARTA - Pemerintah mengakui penyerapan bantuan atau hibah luar negeri masih rendah atau baru mencapai 30 persen selama kuartal I-2009.

Ketatnya skema yang diberlakukan negara donor dan harus mengikuti aturan negara pendonor, dinilai menjadi hambatan lambatnya penyerapan bantuan luar negeri.

"Penyerapan hibah masih rendah, karena program yang ditawarkan negara donor harus dipaksakan dan tidak sesuai dengan negara," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Paskah Suzeta, dalam raker dengan Komisi XI DPR, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (8/6/2009).

Paskah mengatakan bahwa mekanisme yang belum transparan dan harus disusun sesuai keinginan negara pendonor juga menjadi alasan penyerapan hibah atau bantuan asing masih rendah.

Kendati demikian, dirinya menyakini ke depan akan lebih agresif penyerapannya seiring hadirnya komitmen Paris dan komitmen Jakarta tentang kesepakatan 22 negara pendonor yang akan menyesuaikan bantuan dengan sasaran negara yang bersangkutan.

Dalam komitmen Paris juga menjelaskan sangat tegas, bantuan yang diberikan akan dipakai sesuai dengan sistem negara yang dibantu dan tidak lagi sesuai keinginan dan sasaran negara pendonor. Dalam bantuan yang diberikan, lembaga donor hanya akan melihat indikator keberhasilan sasaran program yang dibikin.

Paskah juga menyebutkan, selama ini pemerintah telah mendapatkan pujian dari negara pendonor akibat berhasilnya penyerapan hibah sesuai program yang dilaksanakan. Bahkan akibat suksesnya penyerapan hibah, Amerika sebagai pendonor akan meningkatkan bantuannya dari USD55 juta mencapai USD100 miliar.

Tidak hanya itu, Uni Eropa juga akan memberikan bantuan atau hibahnya di 2010 mencapai Rp2 triliun untuk program hukum, kesehatan, dan pendidikan.

Walaupun penggunaan hibah terbilang sukses, Paskah juga bertekad akan terus mengawal dan mengontrol hibah yang diberikan negara pendonor. Pasalnya, masih banyak kementerian/lembaga dan Komisi belum melaporkan hibah yang diberikan dengan alasan sesuai payung hukum.

Sebagai informasi dan peraturan yang ada, setiap hibah atau bantuan negara donor atau lembaga multilateral yang diberikan kementerian/lembaga harus disampaikan kepada Bappenas.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini