nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PLN Bukan Lagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan

Andina Meryani, Jurnalis · Selasa 15 September 2009 16:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2009 09 15 320 257803 LAb7NZfcm4.jpg Gedung PLN. Foto: Koran SI

JAKARTA - Dengan disahkannya UU Ketenagalistrikan yang baru oleh DPR minggu lalu, menjadikan PLN bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Dalam UU tersebut pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi regulasi dalam UU ketenagalistrikan.

"Memang dalam UU ini tidak ada lagi pemegang usaha kuasa ketenagalistrikan secara eksplisit. Tapi fungsi berada di tangan pemerintah dan pemerintah daerah walau tidak tertulis. Dari tugas dan kewenangan sudah jelas," ujar Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) J Purwono, saat konferensi pers di Kantor Departemen ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (15/9/2009).

Nantinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan peraturan perundangan dan perencanaan yang bersifat nasional dan daerah; penetapan perizinan usaha ketenagalistrikan, tarif dan harga jual tenaga listrik Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang wilayah usahanya lintas propinsi/kabupaten/kota; serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah/pemda.

Meskipun bukan lagi pemegang PKUK, sebagai BUMN, PLN tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, namun jika PLN tidak sanggup maka swasta akan masuk dan PLN boleh melaksanakan proses bisnis B2B untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu.

"Di sektor ini BUMN mendapatkan first right use. Kalau tidak bisa melakukan itu kembalikan ke pemerintah. Saya kira kita tidak usah sindrom swasta masuk. Jadi tidak usah ada kekhawatiran PLN akan dicaplok swasta," ujar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam kesempatan yang sama.

Nantinya PLN akan tetap mendapat subsidi dari pemerintah untuk menutupi biaya operasional PLN. Namun subsidi tersebut hanya diperuntukan bagi PLN, bukan swasta.

"Kalau ada tambahan listrik swasta masuk, PLN mampu bayar. Deal-nya business to business. Nanti bukan swasta yang disubsidi, tapi PLN," tukasnya.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini