JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi bidang keuangan dan Perbankan DPR (Komisi XI) mempertanyakan independensi Badan Pusat Statistik (BPS) saat menyajikan data kemiskinan dan pengangguran.
DPR juga meragukan perhitungan BPS soal Produk Domestik Bruto (PDB). Anggota Komisi XI DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, keraguan tersebut lantaran BPS selama ini hanya menyajikan data tetapi tidak menyampaikan metodologinya.
Baca Juga: Ketahui Kerugian Membeli Mobil Bekas Banjir
Follow Berita Okezone di Google News
"Tahun lalu ada perbedaan data kemiskinan lalu LIPI juga menentang," ujarnya saat rapat kerja dengan BPS di Jakarta Senin (16/11/2009).
Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP juga menanyakan ukuran BPS dalam melakukan penelitian kemiskinan dan pengangguran.
"Bagaimana independensinya terhadap angka statistik kemiskinan dan pengangguran," kata dia.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan, perkembangan statistik di Indonesia saat ini sudah banyak perbaikan. "Zaman dulu statistik yang mengumumkan harus Harmoko (Menteri Penerangan)," kata dia
Kalau sekarang, ujarnya, BPS bisa mengumumkan sendiri dan dalam waktu bersamaan mengirimkan kepada para menteri dan presiden.
Dia melanjutkan, BPS saat ini memang bagian dari pemerintah tetapi murni bekerja tanpa intervensi siapapun. Adapun soal kemiskinan dan pengangguran, Rusman menuturkan, BPS mengikuti standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dalam menetapkan kategori pengangguran. (meutia rahmi)
(rhs)
