Share

Hibah Asing Dinegosiasikan untuk Pilkada 2010

Zaenal Muttaqin , Jurnalis · Senin 23 November 2009 09:04 WIB
https: img.okezone.com content 2009 11 23 20 278130 JuqwaJnykJ.jpg Foto: Koran SI.

JAKARTA - Pemerintah mengupayakan dana hibah asing atau luar negeri dialokasikan bagi kegiatan pemilihan umum tingkat kepala daerah (pilkada) tahun 2010. Dananya akan digunakan untuk penguatan kapasitas pendukung proses pilkada tersebut.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, pemerintah telah membicarakan tentang tambahan dana hibah baik kepada donor multilateral maupun bilateral.

Menurutnya, dana akan digunakan terutama bagi penguatan kapasitas perangkat dan kegiatan penunjang daerah terkait proses pilkada masing-masing.

Kalau bicara capacity building untuk yang di daerah, perlu tambahan. Makanya kita kemarin mengadakan pertemuan (dengan sejumlah donor bilateral-multilateral) karena perlu support lagi, ujarnya di Jakarta baru-baru ini.

Selain berupa bantuan rupiah murni, Lukita menuturkan, hibah bisa diberikan lembaga atau negara donor dengan memberikan asistensi teknis (technical assistence) kegiatan pilkada. Sebab selain kebutuhan dana langsung, para pelaksana teknis kegiatan pilkada seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat daerah membutuhkan dukungan asistensi.

Terutama expertise, pengalamaan, berbagai negara yang dikoordinasikan oleh United Nation Development Program (UNDP) yang kita perlukan. "Dalam pemilunya, mereka enggak ikut. Hanya (dukungan penguatan) kapasitas pelaksanaannya," jelasnya.

Selain tambahan dana hibah, Lukita menambahkan, pemerintah juga meminta kalangan donor untuk melaporkan pemberian hibahnya kepada pemerintah. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Tujuannya agar terjadi transaparansi dan kecermatan pelaporan.

Berdasar evaluasi atas pemberian hibah pada Pemilu (parlemen dan presiden) tahun ini, tutur Lukita, masih saja ada donor yang tidak melaporkan pemberiannya. "Semua mungkin baru belajar. Tapi, mostly dilakukan via Bappenas, sebab KPU berdasarUU enggak boleh terima langsung, hanya beneficiary (penerima manfaat), koordinator programnya di Bappenas," paparnya.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Bambang Sutedjo mengatakan, jumlah kegiatan pilkada tahun depan mencapai 244 pilkada. Rinciannya, 7 pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi, 202 pemilihan bupati, dan 35 pemilihan walikota.

Terkait hibah pemilu lalu, data Bappenas mengungkapkan, mencapai sekurangnya USD21,144 juta. Rinciannya, dari lima lembaga multilateral seperti AUSAID, DFID, CIDA senilai USD9,044 juta dan lembaga/donor bilateral USD12,1 juta.

"Evaluasi kami mencatat, hibah Pemilu 2009 relevan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas. Tapi ke depan, kami harapkan bantuan luar negeri juga menyasar ke daerah-daerah yang memiliki akses keterbatasan informasi," ujarnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini