nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

32,5 Juta Orang Indonesia Masih Miskin Tingkat Ekstrim

Andina Meryani, Jurnalis · Selasa 09 Februari 2010 16:39 WIB
https: img.okeinfo.net content 2010 02 09 20 301966 EWT9Ke9RAM.jpg Foto: Koran SI

JAKARTA - Indonesia terus mengalami krisis kesejahteraan dengan jumlah orang miskin mencapai puluhan juta orang. Tercatat, sebanyak 32,5 juta orang masih berada pada level kemiskinan ekstrim pada 2009.

"Selama beberapa tahun terakhir terjadi berbagai krisis yang dialami bangsa ini, termasuk krisis kesejahteraan di mana telah terjadi kemerosotan kesejahteraan rakyat, kehancuran lingkungan, dan degradasi moral," ujar Pengamat Ekonomi UGM Revrisond Bazwir dalam sambutannya di acara Deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), di Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba, Jakarta, Selasa (9/2/2010).

Menurutnya, saat ini nasib kaum tani di Indonesia tidak banyak berubah dan tetap saja masih berada dalam garis kemiskinan. Padahal, kaum tani merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Tercatat, pendapatan kaum pertani hanya sebesar Rp1,527 juta per kapita per tahunnya atau hanya mencapai Rp4.365 per hari.

"Kaum petani cenderung dipinggirkan. Sumbangan usahatani padi dalam struktur pendapatan rumah tangga merosot dari 36,2 persen pada 1980-an tinggal 13,6 persen pada 2000-an," tuturnya.

Di sisi lain, degradasi kesejahteraan juga menimpa kaum buruh yang semakin terhimpit dalam kebijakan pasar tenaga kerja yang fleksibel. Penyusunan regulasi perburuhan yang liberal menyebabkan minimnya perlindungan terhadap kaum buruh dari ancaman pemecatan, upah rendah dan kondisi kerja yang buruh.

Kesejahteraan buruh yang menurun seiring dengan upah yang sangat rendah, hanya berkisar lima hingga enam persen dari biaya produksi. Angka pengangguran yang  tinggi juga disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor industri nasional akibat kebijakan sektor industri nasional karena kebijakan liberalisasi. Tak hanya itu, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang berlebihan juga terus memakan korban jiwa.

Dia menilai, ekonomi-politik yang prorakyat hanya terjadi selama 20 tahun pertama Indonesia merdeka saat Presiden Soekarno masih menjabat sebagai Presiden RI. Selebihnya, perekonomian Indonesia justru lebih pro pada kapitalisme sehingga muncullah rezim kontra revoluisioner yang antiperubahan dan sudah mendarah daging.

Oleh karena itu, AEPI yang baru terbentuk tersebut memiliki tugas berat untuk berangsur-angsur menghilangkan mindset yang mendarah daging dengan membentuk Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Pancasila di Perguruan-Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Saat ini sudah dua universitas yang memiliki pusat studi tersebut, yaitu UGM dan Unibraw.

"Dominasi ekonomi kontra revolusioner belum tergoyahkan, karena ini proses pelembagaan, sudah mengakar mind set, tugas AEPI dalam waktu dekat dalam hal-hal teknis yaitu mendorong pendirian pusat ekonomi politik/kerakyatan, sekarang sudah ada dua yaitu di UGM dan Brawijaya," pungkasnya.

(ade)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini