JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan evaluasi daerah pemekaran selesai pada Maret mendatang.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa dari 205 daerah pemekaran di seluruh Indonesia, sejak 10 tahun mulai berlangsungnya otonomi daerah belum pernah dilakukan evaluasi terhadap daerah-daerah tersebut.
Follow Berita Okezone di Google News
"Masa dari 205 daerah tidak pernah dievaluasi? Bagaimana tentang batas, pembagian uang DAU, pemindahan aparatur," ujarnya seusai Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang, di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (16/2/2010).
Adapun lingkup dari evaluasi ini di antaranya menyangkut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, serta Ekonomi.
Selain evaluasi daerah pemekaran, saat ini Kemendagri juga sedang mempersiapkan grand design mengenai otonomi daerah. Menurutnya, jika evaluasi dan grand desain sudah selesai pada akhir 2010, maka 2011, baru bisa membicarakan mengenai penambahan daerah pemekaran.
Dari hasil evaluasi, nantinya daerah pemekaran yang hasil evaluasinya tidak bagus maka pemerintah akan menggabungkan kembali daerah tersebut. "Boleh digabungkan lagi, dalam Undang-Undang ada kan," ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi sementara sudah ada beberapa daerah yang mendapat penilaian baik. Namun, dirinya tidak akan menyampaikan dahulu ke publik karena takut terdapat muatan politik dalam isu tersebut.
"Saya tidak mau mengumumkan, takut menjadi isu politik. Saya pikir-pikir tidak sehat juga bagi kehidupan politik di daerah," tandasnya.
(css)
