Inilah Sektor yang Masuk DNI

Andina Meryani, Jurnalis · Rabu 09 Juni 2010 16:38 WIB
https: img.okezone.com content 2010 06 09 20 341214 dyTaw7TPKV.jpg Kepala BKPM Gita Wirjawan. Foto: Isra Triansyah/Koran SI

JAKARTA - Pemerintah secara resmi merilis beberapa sektor yang masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Adapun Perpres tersebut berlaku sejak ditandatangani Presiden SBY pada 25 Mei 2010 lalu.

Aturan ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang menggantikan Perpres No.77 Tahun 2007 dan Perubahannya Nomor 111 Tahun 2007.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dalam konferensi persnya di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Dia pun memaparkan sejumlah sektor yang memberikan peluang bagi pemodal asing untuk dapat lebih membantu memperkuat kapasitas pendanaan yang dimiliki domestik, yakni:

1. Sektor perindustrian di bidang usaha industri siklamat dan sakarin yang sebelumnya tertutup untuk penanaman modal menjadi terbuka dengan perizinan khusus.

2. Sektor pekerjaan umum di bidang usaha jasa konstruksi kepemilikan modal asing yang meningkat dari 55 persen menjadi 67 persen.

3. Sektor kebudayaan dan pariwisata di bidang usaha teknik film menjadi terbuka untuk modal asing 49 persen.

4. Sektor kesehatan di bidang usaha pelayanan rumah sangat spesifialistik, klinik kedokteran spesialis, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan, kepemilikan modal asing meningkat dari 65 persen menjadi 67 persen dan lokasi kegiatannya dapat dilakukan di seluruh Indonesia.

5. Sektor kelistrikan di bidang usaha pembangkit tenaga listrik (1-10 MW) dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan, sedangkan di atas 10 MW kepemilikan modal asing maksimal 95 persen.

Sementara itu, beberapa sektor bidang usaha yang kepemilikan modal asing disesuaikan dengan perkembangan terbaru baik karena adanya undang-undang baru maupun untuk memberi kesempatan yang lebih besar bagi pemodal dalam negeri, yaitu:

a) Sektor pertanian di bidang usaha budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar) dengan luas lebih dari 25 Ha, kepemilikan modal asing maksimal 49 persen sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b) Sektor Komunikasi dan informatika di bidang usaha penyelenggaraan pos yang dipersyaratkan memiliki perizinan khusus dan modal asing maksimal 49 persen sesuai UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos; dan Penyediaan, pengelolaan (pengoperasian dan penyewaan) dan penyedia jasa konstruksi untuk menara telekomunikasi (menara BTS) diperuntukkan bagi kepemilikan modal dalam negeri 100 persen.

Sementara itu dalam rangka implementasi komitmen Indonesia di bidang penanaman modal terkait ASEAN Economic Community, dalam perpres DNI ini ditambahkan satu lampiran baru yang mengatur persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari Negara-negara ASEAN.

"Investor dari negara-negara ASEAN diberikan kelonggaran dalam kepemilikan saham melebihi investor asing lainnya, misalnya dalam sektor perhubungan di bidang usaha bongkar muat barang bagi investor dari negara-negara ASEAN diperbolehkan memiliki saham asing maksimal 60 persen sedangkan investor asing lainnya maksimal hanya 49 persen," tandasnya.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini