nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

"Mari Elka Pengestu Harus Mundur!"

Hasan Kurniawan, Jurnalis · Selasa 19 Oktober 2010 14:46 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2010 10 19 320 384053 kDIpGv6iFI.jpg Mendag Mari Elka Pangestu. Foto: Heru Haryono/okezone.com

TANGERANG - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan Rizal Ramli menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu terhadap perdagangan bebas bersifat dogmatis.

Kebijakan tersebut dinilai tidak melakukan analisa terlebih dahulu terhadap untung dan rugi dalam perjanjian kerja sama perdagangan.

"Mari Elka Pangestu sangat dogmatis. Padahal sebagai pengambil kebijakan, seharusnya dia lebih mempertimbangkan nilai lebih bukan profit. Karena, di dalam profit itu tidak ada upah. Pasar bebas harus dilihat sebagai stategi untuk mengamil keuntungan, bukan hanya ikut-ikutan," ujarnya, di Gedung Graha Widia Bakti Puspitek, Setu, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (19/10/2010).

Rizal menjelaskan, dalam setiap melakukan hubungan kerja sama Menteri Perdagangan tidak pernah melakukan simulasi terhadap untung dan rugi perjanjian hubungan kerja sama. Namun, sudah berani menandatangai perjanjian perdagangan.

"Indonesia satu-satunya negara besar yang tidak pernah melakukan ratifikasi perjanjian perdagangan di DPR. Padahal, hampir semua negara-negara besar di dunia melakukan ratifikasi terlebih dahulu sebelum menjalin hubungan kerja sama. Perjanjian free trade yang dilakukan Menteri Perdagangan tidak sesuai dengan good government," jelasnya.

Rizal menambahkan, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu merupakan tipikal orang yang sangat naif jika tidak mau dibilang bodoh. Karena telah melakukan praktik perdagangan bebas gelondongan dan menyamaratakan semua produk. Seharusnya, Menteri Perdagangan bisa lebih selektif dengan memilah-milah produksi apa yang dikenakan free trade.

"Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu harus mundur dari jabatannya, karena telah bertindak ceroboh. Seharusnya, kalau mau memanfaatkan free trade jangan melakukan impor gelondongan. Tapi struktural, seperti cokelat dan kelapa sawit misalnya," tambahnya.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini