Share

Stabilkan Harga, Pemerintah Kembali Tanggung PPN Minyakita

Andina Meryani, Jurnalis · Kamis 24 Februari 2011 11:10 WIB
https: img.okezone.com content 2011 02 24 20 428273 5BqBGENiGf.jpg Kemasan Minyakita

JAKARTA - Untuk mendukung stabilisasi harga pangan dan perbaikan kualitas pangan (higienitas), pemerintah kembali menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri untuk tahun anggaran 2011 (Minyakita).

Ketetapan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.011/2011 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011.

"Minyak goreng sawit kemasan sederhana sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 26/PMK.011/2011 adalah minyak goreng sawit curah yang dikemas dengan merek Minyakita, diproduksi oleh produsen yang didaftarkan di Kementerian Perdagangan dengan model desain dan spesifikasi kemasan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan," jelas Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudi Pramadi dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs resmi Kemenkeu, Kamis (24/2/2011).

Adapun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas penyerahan minyak goreng dengan merek Minyakita di dalam negeri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ditanggung pemerintah. PPN tersebut merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah yang mana mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

PKP yang melakukan penyerahan minyak goreng sawit kemasan sederhana di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 26/PMK.011/2011, wajib membuat faktur pajak dengan membubuhkan cap "PPN Ditanggung Pemerintah Eks PMK Nomor 26/OMK.011/2011," tuntasnya.(adn)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini