JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan anggaran pembelian tanah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini untuk mengatasi backlog (kekurangan kebutuhan rumah) di daerah melalui ketersediaan bank tanah (land banking) oleh pemda.
Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengatakan dana APBD untuk pembelian tanah tersebut bisa berupa dana khusus atau dana yang berasal dari dana Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran). Selama ini kesulitan pembangunan rumah di daerah karena masalah tanah yang sulit tersedia.
Follow Berita Okezone di Google News
“Dengan Silpa dibelikan untuk tanah maka struktur aset daerah jadi bertambah karena masuk dalam neraca daerah. Kami ingin kerja sama dengan Mendagri (menteri dalam negeri) supaya APBD bisa untuk membeli tanah,” kata Suharso di Jakarta.
Seperti diketahui, pemerintah mulai tahun ini mencanangkan program rumah murah yang nilainya Rp20-25 juta untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Persyaratan utama untuk program rumah murah tersebut yaitu pemda harus terlebih dahulu menyediakan lahan melalui land banking. Program rumah murah tersebut dicanangkan untuk mengatasi backlog yang jumlahnya mencapai 8,5 juta unit pada tahun lalu.
Sementara itu, Direktur Perkreditan Bank Tabungan Negara (BTN) Purwadi mengatakan, pihaknya siap mendorong program perumahan murah yang dicanangkan pemerintah. Salah satu peran Bank BTN yakni dalam hal pembiayaan pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). “Karena hanya sedikit masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa membeli rumah secara cash,”kata Purwadi.
Dia menjelaskan, untuk alokasi KPR bersubsidi melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Perkreditan Perumahan) yang akan digelontorkan Bank BTN tahun 2011 ini sebesar Rp4-5 triliun.
“Rencana realisasi kredit tahun ini Rp25-30 triliun dengan pertumbuhan kredit 25-30 persen,”ungkapnya.
Berdasarkan data Bank BTN, total outstanding kredit properti sampai dengan Juni 2010 tumbuh 9,9 persen dalam 6 bulan,dari Rp182 triliun menjadi Rp200 triliun. (heru febrianto)
(wdi)
