Share

LHKPN Kemenkeu Dipatok 80%

Martin Bagya Kertiyasa, Okezone · Senin 11 Juli 2011 07:38 WIB
https: img.okezone.com content 2011 07 11 20 478199 2QyGlMWjh0.jpg Ilustrasi: Kalkulator

JAKARTA - Kementerian Keuangan menargetkan paling tidak ada 80 persen para pegawainya yang memenuhi kewajiban melaporkan Harta Kekayaan Penyelenggara Kekayaan Negara (LHKPN).

"Saya sih maunya paling tidak ada 80 persen yang masuk (melapor LHKPN)," tutur dia kala ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 996/2006 para penyelenggara negara yang wajib menyerahkan LHKPN adalah para eselon I, eselon II, fungsional pemeriksa pajak serta pejabat pembuat komitmen dan bendaharawan.

Namun berdasarkan KMK 38/2011 semua eselon III dan IV, fungsional penilai PBB, Panitia PBJ, juru sita pajak, account representative dan penelaah keberatan juga diwajibkan menyerahkan LHKPN.

Karenanya, sambung Sony, para pejabat yang harus menyerahkan LHKPN dari Kementerian Keuangan juga meningkat hampir tiga kali lipat. "kan diperluas dari 8.000 orang menjadi 2.5000," tambahnya.

Untuk memudahkan penyampaian LHKPN, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka pelayanan drop box hingga batas waktu sesuai KMK 38 yaitu 24 Juni 2011.

Batas akhir penyampaian LHKPN sendiri baru ditutup pada 25 Juni 2011, akan tetapi bagi mereka yang sudah terlambat menyerahkan, harus langsung menyerahkan pada KPK. Sehingga, sampai saat ini perhitungan KPK masih ada di KPK. "(LHKPN)Sedang di monitor. Nanti kita cek lagi (di KPK)," singkatnya.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini