Share

Aturan Pajak UMKM Masih Akan Dibahas

Yuni Astutik, Okezone · Rabu 13 Juli 2011 12:58 WIB
https: img.okezone.com content 2011 07 13 20 479323 by2zrMBD3H.jpg ilustrasi

JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifudin Hasan menegaskan jika pemberlakukan pajak bagi usaha kecil menengah (UKM) masih dalam pembahasan lebih lanjut.

"Tunggu besar dulu, baru dipungut pajak. Dirangsang untuk bayar pajak. Tingkat pengenaannya masih digodok. Supaya rakyat membayar pajak. Karena rakyat sumber APBN kita," terangnya seusai memberikan sambutannya dalam acara pembukaan pameran Fashion dan Aksesoris Expo "Pesona Etnik Muslim Fesyen Indonesia", di SME Tower, Jakarta, Rabu (13/7/2011).

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Menurutnya, jika saat ini dikenakan pajak untuk UKM tersebut, akan terkesan sangat aneh. Mengingat hingga saat ini pemerintah masih memberikan subsidi kredit untuk UKM yang ada tersebut.

"Misalnya UKM pendapatnya Rp1 miliar baru dikenakan pajak. Itu aturan Kementerian Keuangan saja. Yang kecil kita rangsang. Untuk ukuran tertentu, omzet masih sedikit. Pemerintah masih keluarkan uang KUR. Pemerintah kasih subsidi kredit. Nah, pemerintah kasih bantuan kok dikenakan pajak. Itu aneh," terangnya.

Sekretaris Lementerian Koperasi Guritno Kusumo menyatakan jika pengenaan pajak seharusnya lebih tepat hanya untuk koperasi-koperasi.

"Pengenaaan pajak untuk koperasi itu bisnis internal. Itu penampungan dari UKM. Artinya double. Kalau bisa yang dikenakan seharusnya koperasi saja. Sudah diajukan bulan lalu. Misalnya koperasi susu. Peternak setor susu ke koperasi, lalu dari koperasi ke perusahaan pengelolaan susu. Jangan di double," terangnya.

"Kisarannya 10-15 persen. Dampaknya besar akan harga jual dari produk UKM. Kita bergabung dalam koperasi. UKM harus dihitung satu pajaknya jangan double," tandasnya.

(and)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini