Pembagian raskin Surabaya dipantau pusat langsung

Aan Haryono (Koran Sindo), Jurnalis · Selasa 19 Juni 2012 16:53 WIB
https: img.okezone.com content 2012 06 19 450 649978 iitEzXtD9W.jpg ilustrasi Foto: Tangguh Putra/Okezone

Sindonews.com – Pembagian beras miskin (raskin) di Kota Pahlawan akan dipantau langsung oleh pemerintah pusat. Hal itu terjadi seiring dengan turunnya surat dari pemerintah pusat yang ingin datang ke Surabaya untuk memantau pengambilan raskin di berbagai wilayah di Surabaya.

Apalagi pada pembagian raskin mulai Juni ini memiiki perbedaan penerima. Tak tanggung-tanggung, puluhan ribu keluarga miskin (gakin) di Surabaya harus 'ngaplo' karena tak lagi dapat jatah raskin. Padahal mereka sejak Januari 2012 sudah menerima jatah raskin.

Kepala Badan Bapemas KB Kota Surabaya Antiek Sugiarti menuturkan, pembagian jatah raskin sendiri akan dilakukan dalam pekan ini. Data penerima raskin memang mengalami perubahan. Pemkot tetap harus mengacu data baru yang diambilkan pemerintah pusat melalui BPS.

“Kalau memang masih ada warga dari gakin yang protes, silahkan mengajukan keberatan ke RT masing-masing,” ujar Antiek, Selasa (19/6/2012).

Ia melanjutkan, jumlah gakin yang menerima raskin sepanjang Januari-Mei ada 110.117 orang. Sementara untuk Juni sampai Desember terjadi perubahan berdasarkan data hasil pendataan gakin BPS 2011 lalu. Hasilnya, jumlah gakin yang menerima raskin di Surabaya ada 78.869 orang. “Kami sudah melakukan sosialisasi ke tingkat bawah tentang perubahan itu,” katanya.

Mantan Kabag Kerjasama itu juga menjelaskan, sebenarnya pemkot bisa menutupi gakin yang tak lagi dapat raskin dari pemerintah pusat. Caranya adalah diambilkan jatah dari raskinda yang dilakukan pemkot.

Cuma, katanya, sampai saat ini belum ada aturan yang membahas tentang raskinda di Surabaya. “Kalau kami paksakan, bisa dikatakan salah. Makanya tak bisa kami memberikan raskinda saat ini,” ungkapnya.

Pemkot sebenarnya tak ingin ada resistensi di tingkat bawah. Warga Surabaya diharapkan bisa memahami perubahan itu. “Data dari pemerintah pusat memang seperti itu,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono menjelaskan, perubahan data ini tetap menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat. Penerima raskin diharapkan bisa tepat sasaran. Kalaupun ada perubahan, ini jelas merugikan warga Surabaya.

“Raskinda memang bisa jadi solusi. Tapi nanti akan dibahas lebih lanjut. Kasihan warga yang sebelumnya menerima tapi mulai Juni ini tak menerima lagi,” tegasnya.

(and)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini