Share

DW nilai tuntutan jaksa terlalu dipaksakan

Ronald Steven , Sindonews · Senin 02 Juli 2012 14:50 WIB
https: img.okezone.com content 2012 07 02 436 657351 5fUPf5CSvM.jpg Dhana Widyatmika alias DW (dok:Okezone)

Sindonews.com - Terdakwa kasus korupsi Ditjen Pajak Dhana Widyatmika (DW) menganggap, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terlalu memaksakan tuntutannya mengenai pemerasan terhadap wajib pajak PT Kornet Trans Utama (KTU) dan Jhony Basuki (JB) pada perusahaan PT Mutiara Virgo.

"Keterkaitan antara KTU dan Dhana serta Jhony Basuki dan Dhana itu dakwaan dengan fakta tidak sinkron. Sehingga terlalu dipaksakan," ujar Kuasa Hukum Dhana, Reza Edwijanto, kepada wartawan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Seandainya DW ingin memeras KTU, maka DW tidak akan mungkin membuat Surat Ketetapan Pajak (SKP). Karena KTU harus membayar beberapa kali lipat dengan surat tersebut. "Makanya dia mengajukan keberatan dan banding. Kalau bandingnya dikabulkan oleh pengadilan, itu sudah di luar kewenangannya Dhana," terangnya.

Tuduhan pemerasan oleh JB saat rekonstruksi di Tebet Indah Square (TIS) itu, menurut Reza, tidak pernah ada. Sehingga itulah yang akhirnya menjadi alasan DW untuk membantah berita acara rekonstruksinya.

Reza juga mengatakan, saat Herly Isdiharsono dan DW membuat usaha yang bernama PT Mitra Modern Mobilindo, keduanya sebagai pemegang saham harus menyetor modal karena itu merupakan perusahaan baru. "DW sempat bertanya kepada Herly tentang jumlah uang yang ditransfernya. Lalu dia juga sempat mengatakan, Her, kok jumlah uangnya besar? Ini kelebihan. Herly bilang pegang saja dulu," tambah Reza menirukan ucapan DW.

Modal dasar untuk membuat usaha showroom mobil tersebut sebenarnya adalah Rp3,5 miliar, sehingga masing-masing membayar Rp1,75 miliar. Oleh karena itu, Herly kemudian menyetor uang sejumlah Rp2,9 miliar.

"Uang kelebihannya sudah dibayarkan DW, untuk bayar beli rumah. Tapi DW itu tidak tahu darimana asal muasal uang tersebut," tegasnya.

Ditambahkannya, kalau itu dibilang gratifikasi atau hadiah dari JB, pasti orang tersebut memiliki hubungan timbal balik. "Tapi, dia (DW) bisa mutus apa, di KPP Kebun Jeruk? Kita enggak bicara hukum, tapi secara logika saja tidak sinkron," tandasnya. (san)

(hri)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini