Share

KPK terus bidik Gubernur Riau

Ronald Steven , Sindonews · Selasa 03 Juli 2012 14:27 WIB
https: img.okezone.com content 2012 07 03 436 658014 E7urh63Oek.jpg Foto: dok. okezone

Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 mengenai penyelenggaraan PON ke-18 di Riau.

Kali ini, KPK memeriksa Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono untuk mengungkap peranan Rusli zainal dalam kasus tersebut. Pasalnya, Rusli sempat mengaku sedang rapat bersama Agung Laksono di Jakarta, saat kasus tersebut terjadi.

Kepala bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan rencana penyidik KPK untuk memeriksa Agung Laksono terkait kasus dugaan suap PON di Riau. "Ya, yang bersangkutan (Agung Laksono) akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap PON Riau," katanya kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/7/2012).

Diberitakan sebelumnya, Rusli Zainal yang sempat menjalani pemeriksaan di KPK dengan didampingi sejumlah stafnya, mengaku tidak berada di Riau saat KPK menangkap tangan empat tersangka. "Saya sedang di Jakarta, lagi rapat di Menko Kesra,“ ujarnya di kantor KPK beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Golkar itu pun bersikeras menyatakan bahwa dirinya tak terlibat kasus tersebut. Namun, KPK justru mencegah Rusli bepergian ke luar negeri.

KPK sendiri telah menetapkan empat tersangka, yakni M Faisal Aswan selaku anggota DPRD dari Partai Golkar, Muhammad Dunir dari PKB, Eka Dharma Putra selaku Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau dan Rahmat Syahputra selaku karyawan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.

Kemudian, dalam penyidikan KPK telah melakukan pengembangan kasus ini ke dalam pengusutan Perda Nomor 5 Tahun 2008 terkait Proyek Stadion Utama untuk penyelenggaraan PON. Dalam kasus itu, Gubernur Riau Rusli Zainal, dan Mantan Kadispora Riau Lukman Abas telah dicegah bepergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. (lil)

(hri)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini