Larangan Pemberian Parcel ke Pejabat Berlebihan, Tapi...
JAKARTA - Anjuran pemerintah yang melarang pejabat pemerintah menerima parcel dinilai berlebihan. Kecuali jika isi parcel tersebut merupakan barang yang mahal.
"Memang korupsi di birokrasi sudah sangat parah. PNS seperti kental dengan suap, memakan anggaran, menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya. Namun mengaitkan parsel dengan pencegahan korupsi itu terlalu berlebihan, kecuali parcelnya berupa barang yang mahal," ungkap Pengamat Ekonomi Drajad Wibowo kepada Okezone.
Drajad melanjutkan, jika isi parcel tersebut hanya berupa kue kering dan semacamnya yang tidak mahal, seharusnya tetap diizinkan. Selain sebagai bentuk silaturahmi, lanjutnya, hal ini bisa juga untuk mendorong kemajuan bisnis UMKM.
"Kalau parcel seperti kue kering, makanan dan minuman kaleng, pecah belah, bunga dan lain-lain yang nilainya tidak terlalu mahal, saya rasa sebaiknya diizinkan. Selain silaturahmi, itu mendorong bisnis UKM dan bagus untuk lapangan kerja," pungkasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
