717 Bidang Tanah Kemenkeu Belum Bersertifikat

Fakhri Rezy, Jurnalis · Selasa 02 Oktober 2012 11:39 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 02 320 697888 evVz4lLmhr.jpg Ilustrasi. (Foto: Corbis)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan nota kesepahaman (MoU) untuk melindungi pengamanan Barang Milik Negara berupa tanah dari segi hukum. MoU ini akan mensertifikasi sekira 717 sertifikat tanah milik Kemenkeu.

"Sekarang 717 sertifikat yang punya Kemenkeu, dari 3.713 bidang tanah yang belum disertifikatkan 717," ungkap Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (2/10/2012).

Agus menambahkan, serifikasi tanah ini, dilakukan intik bidang tanah seluruh Indonesia, dari kantor sampai rumah dinas. "Targetnya sepanjang dua tahun kita selesaikan ya," jelas dia.

Dia menambahkan, MoU akan menjadi payung hukum tanah-tanah yang ada. Menurutnya, ada beberapa tanah yang memang telah dimiliki oleh Kemenkeu, namun sertifikatnya belum ada.

"Sekarang diproses supaya sertifikat ada atas nama pemerintah Indonesia melalui Menkeu. Jadi itu yang kita ingin capai, supaya lebih tertib administrasi saja," kata dia.

Dengan adanya MoU ini BPN akan memberikan prioritas pelayanan sehingga terlaksa percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah kemenkeu. Dalam kesepakatan ini, Kemenkeu bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan inventaris, indentifikasi, dan verifikasi tanah yang akan dimohonkan penyertifikatan tanahnya.

Selain itu, Kemenkeu juga harus menunjukkan letak dan batas bidang tanah, serta menyiapkan dan menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan bukti pernyataan penguasaan fisik.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini