nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Benahi Infrastruktur, Pemda Diminta Kompak Terbitkan Obligasi Daerah

Wahyudi Siregar, Jurnalis · Selasa 26 Februari 2013 18:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2013 02 26 20 767966 Pa8X2lq6SA.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

MEDAN - Minimnya anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur menjadi persoalan bagi seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Baik pemerintah provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, seharusnya pimpinan di masing-masing daerah diharapkan dapat lebih kreatif mencari sumber dana pembangunan, di luar dana APBD maupun dana APBN.

Ekonom Econit Hendri Saparini mengatakan, pemerintah sejatinya bisa mengusulkan agar dapat menerbitkan obligasi daerah. Layaknya yang dilakukan pemerintah pusat dengan obligasinya. Namun, usulan penerbitan obligasi daerah itu harus dilakukan secara bersama-sama karena membutuhkan perubahan perundangan terlebih dahulu.

Alternatif lain, Pemda, diakui Hendri, bisa pula mendesak pemerintah pusat (Pempus) untuk mengeluarkan obligasi pemerintah yang secara jelas diperuntukkan bagi daerah.

“Saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum yang terpikir lalu menginisiasi obligasi daerah. Padahal kalau ini bisa terwujud, akan sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Cuma memang, cukup sulit prosesnya. Tapi saya pikir kalau pemerintah provinsi di seluruh Indonesia kompak, ini akan menjadi sangat mungkin. Apalagi ini kan sebenarnya untuk mengatasi persoalan yang terjadi hampir di seluruh daerah,” jelasnya kepada Okezone, Selasa (26/2/2013).

Sementara itu, Ketua Kadin Sumut Ivan Batubara mengaku obligasi daerah sangat menarik. Pengusaha, diakuinya, akan ikut berpartisipasi untuk membeli obligasi daerah itu. Akan tetapi, pemerintah harus secara jelas mengatur kepastian akan obligasi tersebut.

“Ya bagus sekali itu kalau memang ada. Saya pikir banyak pengusaha yang akan berminat untuk membantu pemerintah. Pemerintah daerah harusnya cerdas seperti itu untuk menstimulasi peran pengusaha dalam membangun daerah. Tapi ya harus jelaslah suku bunganya berapa, harus kompetitif, dan ada jaminan kepastian hukumnya,” tambah Ivan.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini