nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

"Tak Ada Alasan Blok Mahakam Diserahkan ke Asing"

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Senin 04 Maret 2013 15:45 WIB
https: img.okeinfo.net content 2013 03 04 19 770659 9VS5G3VRiL.jpg Ilustrasi (Foto: AP)

JAKARTA - Persoalan kontrak Blok Mahakam seharusnya dikembalikan pada aturan yang berlaku yakni UU No 22/2001 tentang minyak dan gas bumi. Di dalam draft revisi, partisipasi wilayah disertakan dalam pengelolaan atau pemanfaatan energi perlu lebih dipertajam.

 

”Sesuai UU migas serta PP no 35 tahun 2004, pasal 7 ayat 3 jelas dinyatakan bahwa Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Badan Pelaksana (SKK Migas) setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir,” ungkap praktisi migas Sujono Hadi Soedarno mengatakan, saat di hubungi wartawan di Jakarta, Senin (4/3/2013).

Ditambahkannya, Total dan Inpex sudah menguasai blok Mahakam ini selama 46 tahun dengan kontrak selama 30 tahun dan diperpanjang 20 tahun hingga tahun 2017. Menurut PP tersebut, Kontraktor wajib menawarkan participating interest 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah.

 

"Blok Mahakam merupakan bagian penting dari ketahanan energi nasional karena cadangan terbukti gas yang sangat besar. Jadi dengan sudah lamanya PSC Total dan Inpex menguasai blok tersebut dan dengan aturan yang sudah jelas, semestinya tidak ada alasan lagi untuk tidak dikelola oleh perusahaan nasional," tambahnya.

 

Menurutnya, Indonesia perlu menyadari bahwa mengelola blok besar Mahakam memerlukan manajemen operasional yang handal, khususnya keahlian reservoir dan bawah tanah lainnya.

"Namun saya pribadi yakin kita mampu mengelolanya. Yang paling penting, ownership/kepemilikan itu 100 persen nasional," tegasnya.

Menurut Sujono, apabila Blok Mahakam digarap oleh Pertamina dengan perusahaan nasional, peluang tersebut memungkinkan. Hanya saja, semua itu tergantung kepada pemerintah. Selayaknya, semua pemegang kontrak migas dan pemerintah harus duduk bersama menaati aturan, bahwa setelah kontrak selesai harus diserahkan ke pemerintah terlebih dahulu.

 

"Nantinya diserahkan kepada Pertamina juga boleh atau konsep sharing partnership dengan pemerintah daerah atau bisa jadi dilanjutkan begitu saja kepada Total. Terpenting kontraktor itu harus sadar bahwa sesuai kontrak, selesai masa kontraknya harus diserahkan kepada pemerintah terlebih dahulu," katanya.

 

Bagi Sujono, jika dikelola Pertamina, umumnya porsi Pemerintah memang akan mengecil. Jika sekarang porsi pemerintah 75 persen, porsinya bisa menjadi 60 persen saja.

"Memang benar, kenyataan saat ini banyak tenaga ahli Indonesia yang mengelola dan menjadi eksekutif di perusahaan migas Malaysia dan beberapa negara semenanjung Arabia," tutupnya.

(gnm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini