2017, Pertamina Belum Kelola 100% Blok Mahakam

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Sabtu 09 Maret 2013 16:09 WIB
https: img.okezone.com content 2013 03 09 19 773479 FXQUVyDzS0.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengaku cadangan minyak dan gas di Blok Mahakam di Kalimantan Timur harus lebih mengutamakan untuk kepentingan nasional.  

"Pertamina tetap dilibatkan akan tetapi presentasinya masih dihitung oleh SKK Migas dan Kementerian ESDM, Pertamina akan mendapat porsi dominan tetapi secara bertahap," ujar Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/3/2013).

 

Gde menjelaskan, seluruh sisa aset di Blok Mahakam, baik berupa cadangan maupun fasilitas produksinya adalah milik negara. SKK Migas tidak bisa mendukung keinginan Pertamina agar pasca 2017 Blok Mahakam 100 persen ke Pertamina dahulu dan kemudian Pertamina menjualnya (share down) ke pihak lain.

 

"Dengan cara seperti itu maka dana penjualan Blok Mahakam akan ke Pertamina bukan langsung ke pemerintah," jelas Gde.

 

Selain itu,  Pertamin pada akhirnya akan menyetorkan ke pemerintah dalam bentuk dividen, tetapi setelah direkonsiliasi dengan laba rugi perusahaan, pemerintah dapat memperoleh penerimaan secara langsung dengan perubahan bagi hasil pasca 2017.

 

Menurut Gde, kasus-kasus penjualan saham seperti itu sering dilakukan BUMD yang mendapatkan hak partisipasi di blok Migas yang ada di daerahnya. Sesuai undang-undang pemerintah daerah, melalui BUMD mendapat porsi 10 persen dari hak pengelolaan wilayah kerja migas. Namun, karena berbagai hal porsi tersebut di jual ke pihak lain, Pemda kehilangan kendali atas kepemilikan saham 10 persen tersebut.

 

Sementara itu, Deputi Pengendalian dan Perencanaan SKK Migas Aussie Gautama menyayangkan, isu yang berkembang di masyarakat soal Blok Mahakam yakni antara nasionalis atau asing yang akan mengelola Blok Mahakam.

 

Menurut dia, isu tersebut menyesatkan, karena seolah-olah SKK Migas tidak bekerja untuk kepentingan nasional. Dalam Perpres Nomor 9/2013 menyatakan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun jika di sederhanakan berarti tolak ukur kerja SKK Migas berarti lifting.

 

Di undang-undang mengamanahkan kepada SKK Migas, yakni peningkatan lifting guna memberikan pemasukan maksimal untuk negara,  Aussie menyebut, hal itu berarti secara otomatis, KKKS yang mampu memenuhi target lifting berarti KKKS yang mempunyai kapital, teknologi dan manajemen resiko yang baik.

 

"Artinya KKKS multinasional adalah solusinya," pungkasnya.

 

(gnm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini