Perjuangan Merebut Inalum ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Fakhri Rezy, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2013 08:04 WIB
https: img.okezone.com content 2013 12 24 320 916921 byWjEBDqYi.jpg (Foto: Inalum)

PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang didirikan pada 1976 adalah perusahaan patungan antara pemerintah dan 12 perusahaan penanam modal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminum (NAA). Mereka kemudian menandatangani perjanjian induk untuk PLTA dan juga pabrik peleburan aluminium Asahan yang kemudian dikenal sebagi proyek Asahan.

Inalum merupakan pelopor di bidang industri peleburan (smelter) aluminium. Semula Indonesia hanya memiliki saham 10 persen di sana tetapi kemudian terus meningkat menjadi 25 persen, 41,13 persen, dan terakhir 41,12 persen.

Namun, Inalum disorot karena 65 persen produksinya diekspor ke Jepang sehingga dianggap tidak menguntungkan bagi Indonesia. Dari segi operasional, Inalum juga selalu merugi. Sejak 2012, pemerintah mengusahakan untuk mengambil kembali PT Inalum untuk menjadi kepemilikan Indonesia. Pemerintah tidak tanggung-tanggung menganggarkan Rp7 triliun untuk hal tersebut.

Namun, seperti biasa, masalah anggaran tersebut selalu tersedak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR pun membentuk panitia kerja (Panja), lantaran Pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana sebesar USD709 juta atau setara dengan Rp7 triliun yang rinciannya dari APBN-P2012 Rp2 triliun dan APBN-P 2013 Rp5 triliun untuk pengambilalihan saham NAA sebesar 58,88 persen.

Pemerintah pun terus berusaha meyakinkan DPR dengan mengejar target pengambilalihan pada Oktober 2013.

Terperangkap Perselisihan Audit Nilai Buku

Di tengah usahanya di DPR, pemerintah mendapat tambahan masalah, yakni perselisihan untuk nilai buku. Perbedaan tersebut berada pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan hasil audit dari Jepang yang terdapat selisih sekira USD140 juta.

Perbedaan nilai buku tersebut mengacu pada revaluasi aset (cara mewajarkan nilai aset) Inalum yang pada 1998 dimiliki Jepang. Sedangkan Pemerintah Indonesia hanya memegang nilai buku sebelum revaluasi.

Pemerintah pun terus mengirim tim negosiasi ke Jepang untuk membicarakan perbedaan nilai buku tersebut. Selama perundingan berlangsung, pemerintah terus melakukan pembicaraan-pembicaraan internal untuk mengejar deadline transaksi transfer pada 31 Oktober 2013.

Direktur Jendral Kekayaan Negara Negara Hadiyanto mengatakan bahwa kebuntuan atas negosiasi tersebut, bila sampai bulan Oktober 2013 belum selesai maka akan dibawa ke arbritrase International. Namun, pemerintah tidak begitu mengharapkan adanya arbitrase International, walaupun hal tersebut baik untuk penilaian investor karena ada penilaian positif bagi yang tegas akan adanya investor asing yang masuk.

Namun waktu semakin dekat, 1 Oktober 2013, Pemerintah kirim kembali tim negosiasi ke Jepang. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, kedua belah pihak telah bersepakat melakukan transfer saham. Namun satu-satunya masalah hanyalah perbedaan nilai buku saja."Kedua belah pihak sudah sepakat pada 1 November nanti semua sudah masuk ke Indonesia," ungkap Hatta.

Tim negosiasi tersebut akhirnya membuahkan hasil kesepakatan. Pemerintah akhirnya menyetujui untuk tidak menyelesaikan perbedaan angka transfer kepemilikan Inalum dari pihak Jepang melalui jalur arbitrase internasional.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Keuangan menyepakati angka transfer kepemilikan Inalum maksimal USD558 Juta. "Kami sepakat angkanya paling tinggi (maksimal) USD558 Juta. Tapi kami terus berupaya agar nanti bisa di bawah angka tersebut," tutur Hidayat.

Menurut Hidayat pihak Jepang sendiri dalam perundingan sebelumnya telah menyepakati angka tersebut ketika tim negosiasi menawarkan tiga opsi yakni USD424 Juta, USD558 dan USD626. "Itu salah satu opsi kita dulu. Karena kita terus berupaya di opsi USD424 juta, nah sekarang menghindari arbitrase kita sepakat di angka USD558 Juta," jelas Hidayat.

Menembus Benteng Persetujuan DPR

Waktu semakin dekat dengan hari transfer pengambilalihan Inalum, Pemerintah harus secepat mungkin kembali berhadapan dengan DPR dan meyakinkan mereka. Pada tanggal 25 Oktober, pemerintah berhasil mnembus DPR dengan lima putusan yang diberikan DPR.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartanto menyampaikan, beberapa rekomendasi rapat untuk menyikapi pengalihan PT Inalum. Pertama, Komisi VI DPR memberikan persetujuan usaha tim perunding proyek Asahan melalui Keputusan Presiden RI nomor 27 tahun 2010 dan meminta proses pengambilalihan bisa terlaksana.

Kedua, lanjutnya, Komisi VI DPR RI menyetujui pembayaran share transfer atas nama Pemerintah RI untuk dibayar langsung sesuai kesepakatan dengan Nippon Asahan Aluminium Jepang sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam master agreement dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Komisi VI DPR RI dan Pemerintah bersepakat Pengelolaan PT Inalum Persero setelah pengakhiran perjanjian tetap berada di bawah pembinaan kementrian BUMN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Keempat, tambah Airlangga, Komisi VI DPR RI menerima keinginan Pemerintah Sumut beserta 10 kabupaten/ kota sekawasan danau toba dan DAS daerah Asahan/Daerah strategis proyek asahan untuk berpartisipasi memiliki saham di PT Inalum dengan catatan kepemilikan saham Pemerintah RI minimal 70 persen. Terakhir adalah Komisi VI akan mengawasi pelaksanaan hasil  rapat ini melalui Panja Inalum.

Sedangkan Komisi XI DPR RI menyetujui beberapa keputusan, antara lain:

1. Sesuai dengan kesimpulan rapat kerja komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 15 Oktober 2012, Komisi XI DPR RI pada prinsipnya menyetujui penggunaan anggaran sebesar Rp2 triliun yang bersumber dari APBNP tahun 2012 dan anggaran sebesar Rp5 triliun yang bersumber dari APBN tahun 2013 untuk melakukan pembelian kepemilikan Nippon Asaham Alumunium (NAA) sebesar 58,88 persen Inalum.

2. Komisi XI DPR dan Pemerintah sepakat nilai pengambilalihan Inalum oleh pemerintah sebagaimana pada poin 1 didasrkan pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2013.

3. Proses pengelolaan lebih lanjut PT Inalum oleh Pemerintah harus tunduk kepada UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan perundang undangan lainnya.

4. Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat dalam pengambilaihan PT Inalum sudah memperhitungkan tanggung jawab lingkungan.

5. Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menyepakati pasca-pengambialihan PT Inalum untuk melakukan penyempurnaan tata kelola dan proyeksi bisnis PT Inalum.

6. Pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat ekonomi (seperti dividen, pejak dan lain sebagainya), sosial dan/atau menfaat lainnya dalam pengambilalihan 58,88 persen saham NAA di PT Inalum berdasarkan Pasal 41 UU no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kembalinya Inalum ke Ibu Pertiwi

Setelah beberapa kali berunding, pada 27 November 2013 tim Indonesia dan dari pihak Jepang akhirnya mencapai kesepakatan bahwa harga kompensasi atas proyek asahan yang akan diterima oleh PT Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar USD556,7 juta.

Adapun tim Indonesia terdiri dari Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Deputi PIP Bidang Perekonomian BPKP dan Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Kemenkeu. Sedangkan dari pihak Jepang dihadairi oleh Ketua Tim Delegasi NAA bersama anggotanya serta perwakilan dari ministry of economy, Trade and Industry (METI).

Menteri Perindustrian (Kemenperin) MS Hidayat mengatakan Tim Teknis Indonesia dan pihak NAA pada 4 Desember 2013 telah berhasil menyelesaikan draft termination agreement tentang terminasi Master Agreement dan mekanisme penyerahan share NAA sehingga Agreement tersebut sudah siap untuk ditandatangani.

"Dengan ditandatanganinya Deeds of Share, pihak NAA menyerahkan seluruh sahamnya kepada Indonesia, sehingga terhitung tanggal tersebut PT Inalum menjadi 100 persen milik Indonesia," kata Hidayat.

Hidayat menjelaskan, pada 9 Desember 2013 atau hari ini termination agreement telah ditandatangani, di mana dalam penandatangannya Pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian selaku Ketua tim perundingan, sedangkan dari pihak Jepang diwakili oleh Chairman NAA Jepang Mr. Yoshihiko Okamoto, serta para direktur dari PT Inalum dan pihak JICA.

Setelah menjadi milik Indonesia, hal tersebut bukanlah akhir dari perjuangan, ini sekarang merupakan awal Indonesia untuk mengembangkan sendiri perusahaan yang mengolah aluminium tersebut.

Bagaimana kelanjutan Inalum di tangan Pemerintah Indonesia? Bagaimana nasib perusahaan baik Sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM)-nya? Hal ini menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini