nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Resiprokal, Cara Perbankan RI Keluar dari Jajahan Asing

Dina Mirayanti Hutauruk, Jurnalis · Selasa 24 Desember 2013 16:03 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2013 12 24 457 916917 2VelgMEzVI.jpg (Foto: Okezone)

JAKARTA - Perbankan nasional masih terus berambisi ekspansi ke luar negeri, namun ambisi tersebut belum bisa digapai terkendala aturan di negeri tujuan yang mempersulit mereka memperluas penetrasi pasar, meski di dalam negeri sendiri bank asing dengan mudahnya berdiri, bahkan berlari.

Jangankan berlari, perbankan domestik di luar negeri untuk memulai berdiri saja sudah dibatasi. Sebut saja Bank Mandiri, sepanjang tahun 2013 masih terus berambisi ekspasi ke negeri Malaysia dan Singapura, namun terkendala berbagai aturan yang dikeluarkan Bank Sentral kedua negara tersebut. Asas resiprokal tampang memang sulit diimplementasikan di Indonesia.

Sejak dulu asas resiprokal memang sulit diterapkan di Indonesia. Pasalnya, Pascakrisis moneter tahun 1997, pemerintah membuka pintu masuk yang luas bagi bank asing  karena kebutuhan dana yang besar dari luar negeri untuk pembangunan nasional, sementara sebagian besar negara di ASEAN justru memproteksi sektor keuangannya terhadap ekspansi asing.

Namun, Bank Indonesia tetap berupaya mewujudkan asas resiprokal, berupaya menyetarakan eksistensi bank nasional dengan bank asing dengan berbagai negosiasi. Tahun 2013 memang menjadi bukti awal bahwa ternyata upaya Bank Indonesia memang kuat untuk memprioritaskan asas resiprokal, ditandai dengan batalnya Bank Danamon diakuisi oleh DBS Group Holdings Ltd (Grup DBS) pada tanggal 1 Agustus 2013.

Pada akhir 2012, Grup DBS mengajukan akuisisi 67,37 persen saham Bank Danamon yang dimiliki oleh Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd (FFH) melalui Asia Financial. Dana yang disiapkan untuk aksi korporsi tersebut mencapai USD7,2 miliar. Jika transaksi tersebut gol, DBS menjadi pemegang saham mayoritas Bank Danamon.

Tetapi Bank Indonesia tidak langsung memuluskan niatan tersebut. Bank sentral membatasi kepemilikan saham bank oleh lembaga keuangan bank maksimal 40 persen, kecuali jika bank tersebut memiliki tingkat kesehatan yang dipersyaratkan. Selain itu Bank Indonesia menginginkan Singapura untuk menjalankan asas resiprokal yakni mengizinkan bank asal Indonesia untuk membuka cabang atau mengakuisisi bank asal Singapura.

Bank Indonesia (BI) mengaku akan tetap memberikan kesempatan bagi bank-bank asing yang mau masuk ke Indonesia, namun tetap  harus mengedepankan asas resiprokal untuk senantiasa mendorong perkembangan industri perbankan Indonesia. Adapun upaya yang akan dilakukan oleh BI adalah menempuh jalur diplomasi dengan melakukan diskusi dan pembicaraan dengan pihak otoritas bank negara yang menjadi tujuan.

Selama ini, asas resiprokal sudah lama dipermasalahkan perbankan Indonesia. Di Negeri Jiran misalnya, porsi kepemilikan asing di negara tersebut dibatasi oleh Bank Sentral Malaysia atau Bank Negara Malaysia (BNM), untuk commercial bank maksimum 30 persen dan bank syariah dibatasi maksimum 70 persen dan mengizinkan pendirian bank komersial dalam bentuk local subsidiaries dengan minimum modal 300 juta ringgit atau setara dengan Rp1,1 triliun.

Tak berhenti di situ saja, Malaysia juga ternyata berusaha membatasi pergerakan bank asing di negerinya dengan hanya memperkenankan pendirian 18 kantor cabang dengan komposisi dua di pusat kota, empat semi-urban, dua non-urban, dan sepuluh cabang microfinance sesuai dengan lisensi commercial banking. BNM juga membatasi pemasangan ATM oleh bank asing sejalan dengan ketentuan pembatasan pendirian cabang. BNM tidak melarang bank asing untuk bergabung dalam jaringan ATM Malaysia Electronic Payment System (MEPS), namun biaya yang dibebankan berbeda dengan bank lokal dan lebih tinggi.

Bank Mandiri memang mengaku masih tertarik melakukan penetrasi  bisnis dengan membuka cabang di Malaysia. Tujuan utamanya bukan menyasar masyarakat Malaysia, namun warga negara Indonesia yang ada di sana. Terang saja ambisi Mandiri tersebut masih tinggi, mengingat sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) banyak banyak mencari rezeki di Negeri Jiran tersebut.

Bank Mandiri masih bisa memenuhi aturan permodalan yang ditetapakan otoritas perbankan Malaysia, namun pembatasan kantor kantor cabang dinilai sudah dinilai sudah keterlaluan, apalagi hanya mmeperbolehkan membuka dua kantor di pusat kota. Hingga saat ini, rencana Mandiri untuk membawa merah putih di sana masih belum terealisasi.

Lalu di Singapura dan Hong Kong, selain otoritas perbankan menerapkan multiple license, juga terdapat pembatasan terhadap segmen dan ekspansi bisnis bagi bank asing, baik dari sisi segmen, cabang, maupun e-channel dari bank asal Indonesia yang beroperasi di sana. sementara di China, otoritas perbankan menerapkan proses dan persyaratan perizinan yang panjang serta dilakukan secara berurutan karena karena harus melalui beberapa regulatory bodies yang masing-masing memiliki aturan sendiri.

Semuanya tentu menghambat usaha Perbankan Nasional melakukan penetrasi pasar ke negara tersebut, tak sejalan dengan kemudahan yang mereka dapatakan dalam melakukan penetrasi bisnis di Indonesia.

Sementara di bumi pertiwi kita, bank asing begitu mudah masuk lantaran kebijakan Bank Indonesia (BI) masih menganut single license dan belum adanya pembatasan ekspansi bisnis, sedangkan pembatasan yang diterapkan adalah pembukaan kantor yang hanya diperbolehkan di ibu kota provinsi.

Di Indonesia, kepemilikan asing pada bank dimungkinkan untuk dapat mencapai 99 persen. Pihak asing dapat masuk ke industri perbankan di Indonesia melalui beberapa cara, yaitu membuka kantor cabang di Indonesia, beroperasi sebagai anak perusahaan, dan melakukan pengambilalihan (akuisisi) atas kepemilikan bank umum swasta nasional (BUSN). Saat ini, bank campuran di Indonesia terdiri atas 14 bank dan bank swasta nasional yang dimiliki asing berjumlah 19 bank, sedangan bank asing ada sekitar 11 bank.

Lihat saja, perbankan asal Malaysia seperti CIMB Niaga dan BII  yang bebas berlenggak-lenggok di Indonesia. Jika ditelusuri di kota Jakarta, di setiap pust perbelanjaan pasti ditemui ATM Kedua bank tersebut. Belum lagi bank DBS asal Singapura, saat ini DBS memiliki 43 cabang di Indonesia sementara di negara asalnya hanya memiliki 89 kantor cabang serta OCBC yang saat ini memiliki 350 kantor cabang di Indonesia, padahal di negara asalnya Singapura hanya 57 cabang.

(wdi)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini