nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Rudi Rubiandini Jadi Cobaan Terberat SKK Migas

Hendra Kusuma, Jurnalis · Kamis 26 Desember 2013 06:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2013 12 25 19 917304 Thhtq88ucJ.jpg Rudi Rubiandini. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Tanggal 15 Januari 2013 mungkin waktu yang menyenangkan bagi Rudi Rubiandini, sebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengangkat Rudi menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas. SKK Migas sendiri merupakan badan pengganti setelah BP Migas dibubarkan oleh Mahkamah Konstritusi (MK).

Pengalaman serta keakrabannya di sektor Migas menjadi salah satu alasan SBY menunjuk Rudi sebagai Kepala SKK Migas, pemutusannya itu pun tidak lepas dari fit and proper test.

Sebelum dinobatkan sebagai Kepala SKK Migas, Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM yang berduet dengan Jero Wacik yang merupakan Menteri ESDM, sepeninggalan Rudi ke SKK Migas, pemerintah pun langsung menunjuk Susilo Siswo Utomo sebagai pendamping Jero Wacik sepeninggalan Rudi Rubiandini.

Dengan jabatan barunya itu, sontak para pegawai SKK Migas pun mengumandangkan bahwa Rudi merupakan 'anak yang hilang kini telah kembali'. Sebelumnya, dia juga berkarir di lembaga Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Yang pasti, saat ditunjuk untuk menahkodai SKK Migas, Rudi berharap dapat menjabat untuk kurun waktu yang lama.

Keinginannya tersebut lantaran selalu menjabat suatu jabatan dalam waktu yang terbilang singkat. Dalam catatan Okezone, Rudi menjabat sebagai Corporate Secretary BP Migas selama delapan bulan, tujuh bulan menjadi Deputi BP Migas, serta tujuh bulan juga menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM.

Sejak secara resmi menjabat sebagai Kepala SKK Migas, Rudi pun tidak bingung akan melakukan apa terlebih dahulu. Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas SKK Migas Hadi Prasetyo menuturkan, Rudi merupakan sosok yang sudah matang di dunia industri hulu migas. Oleh sebab itu, Hadi menyebut bahwa Rudi akan langsung tancap gas dalam menahkodai SKK Migas.

Benar saja, sosok Rudi sebagai Kepala SKK Migas yang baru memang langsung harus bekerja dengan cepat, Komisi VII DPR RI melalui Rofi Munawar menyatakan bahwa DPR meminta Kepala SKK Migas itu untuk segera bekerja untuk merealisasikan angka lifting migas Nasional. Pasalnya, angka lifting minyak akan mempengaruhi besaran penerimaan negara. Selama ini pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) Migas merupakan sumber utama pendapatan SDA dengan kontribusi rata-rata sebesar 91,9 persen dalam periode 2007-2009.

Sebelumnya, SKK Migas telah mengeluarkan persetujuan 47 rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/POD) sepanjang 2012. Total kumulatif produksi dari 47 POD tersebut diperkirakan sebesar 956 juta barel ekuivalen minyak. Padahal, pemerintah menargetkan meningkatkan target produksi minyak siap jual (lifting) sebanyak 900.000 barel per hari pada 2013.

Melihat hal tersebut, Rudi pun tidak lantas diam, seusai dirinya dilantik menjadi Kepala SKK Migas, SKK Migas meminta kepada pemerintah untuk merevisi target produksi minyak yang sudah ditetapkan APBN 2013 yang sebesar 900 ribu barel per hari, dirinya meminta agar hal tersebut direvisi ke angka 850 ribu barel per hari.

Tidak hanya itu, Rudi juga meminta agar harga gas dalam negeri dapat memenuhi keekonomian. Pasalnya, industri hulu gas butuh modal besar, teknologi yang tinggi dan risiko yang juga tinggi. Oleh karena itu, seharusnya diimbangi dengan pendapatan yang besar dari sektor hulu gas.

Revisi tersebut bukan tanpa sebab, cuaca dan teknis menjadi salah satu alasan yang dapat mempengaruhi hasil produksi mgas. Benar saja, pada 26 Januari 2013, produksi Migas kehilangan produksi 13.000 bpod akibat total shutdown di HESS Jawa Timur selama pemindahan rig dan putusnya hose di lapangan Poleng, sehingga West Madura hanya mampu produksi kurang dari 2.000 bpod dari target 25.000 bpod. Pada saat bersamaan juga terjadi getaran hebat pada surge valve di area propane Train-2 Tangguh yang menyebabkan kilang harus shutdown (berhenti operasi).

Capaian kerja Rudi sebagai Kepala SKK Migas pun mengundang pertanyaan, belum genap satu bulan pertama dirinya menjabat, SKK Migas mengklaim produksi minyak nasional per 27 Januari 2013 telah mencapai 828,3 ribu barel per hari. Sedangkan produksi gas bumi sebesar 8,15 milion matriks standar cibic feet per day (mmscfd). Capaian tersebut bisa saja lebih besar dari catatan, asalkan tidak tidak terjadi gangguan-gangguan teknis dan cuaca.

Dalam merealisasikan target pemerintah, SKK Migas di bawah komando Rudi Rubiandini pun langsung menggandeng seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Pasalnya, mengembang sebagai Kepala SKK Migas itu terbilang tidak mudah. Di mana, ada kriteria target yang harus direalisasikan, target pendek, target menengah, dan target panjang.

Jangka pendek merupakan keharusahan merealisasikan target produksi di 2013, jangka menengah mengenai pencapaian produksi minyak di 2015 yang rata-rata harus mencapai satu juta barel. Sedangkan jangka panjang, SKK Migas dituntut untuk meningkatkan cadangan terutama cadangan minyak yang selama beberapa tahun belakangan ini mulai menurun.

Dalam merealisasikan target-target tersebut, Rudi langsung bergerak cepat dengan mempercepat proses persetujuan pengembangan lapangan Migas. Di mana terdapat dua proyek pengembangan lapangan tahap kedua. Lapangan-lapangan tersebut dipegang oleh operator ENI Indonesia untuk blok Muara Bakau dan Operator Husky Oil untuk blok offshore Madura Strait. Dengan memepercepat itu, diprediksikan penerimaan negara akan bertambah sekira USD2,32 miliar atau setara Rp22 triliun selama masa produksi.

Tidak hanya itu, SKK Migas juga telah menyiapkan langkah-langkah meningkatkan produksi minyak. Setidaknya ada tujuh. Rencana survei seismik, 258 sumur eksplorasi, 1.178 sumur pengembangan baru dan 1.094 sumur yang diperbaiki kembali. Selain itu, SKK Migas juga meminta Kontraktor Kerja Sama Migas (KKKS) badan operasi bersama PT Bumi Siak Pusako (PT BOB-BSP) untuk meningkatkan produksi yang saat ini banyak mengalami penurunan. Yakni dengan cara melakukan secondary recovery.

Namun, sedang gencar melakukan upaya-upaya peningkatan produksi dengan menggandeng seluruh stakeholder, enam KKKS harus menyatakan hengkang dari Indonesia Timur akibat dryhole eksplorasi laut dalam (offshore). Enam perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar. Padahal, ada pemberian insentif khusus bagi KKKS yang melakukan eksplorasi di laut dalam. Tujuan diberikannya insentif khusus ini juga meminimalisir niatan KKKS yang akan berniat untuk hengkang dari Indonesia.

Dalam upaya menjalankan mandat pemerintah tersebut, SKK Migas pun meminta kepada pihak legilatif atau DPR untuk lebih memperjelas keberadaan SKK Migas. Hal ini bertujuan agar SKK Migas dapat meraih keuntungan. Sejauh ini, posisi SKK Migas hanya sebagai pengelola sumber hulu Migas, tetapi tidak bisa memperoleh keuntungan. Permintaan kejelasaan status pun dikarenakan untuk terciptanya kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuturkan bahwa dana anggaran SKK Migas diminta masuk dalam APBN.

Penjelasan status pun dikuatkan dengan hasil atau pendapatan yang dicetak oleh SKK Migas per tahunnya. Sumber Daya Manusia (SDM) SKK Migas berjumlah sekitar 700 orang. Dari jumlah tersebut, SKK Migas telah menghasilkan pendapatan negara hingga sebesar Rp200 triliun per tahunnya. Pencapaian besar tersebut, sontak banyak yang mengungkapkan bahwa peran SKK Migas menjadi bukti peranan penting untuk Indonesia, yaitu kepada sektor APBN.

Namun ironis, dibalik kerja keras sebagai Kepala SKK Migas, ternyata Rudi kedapatan melakukan tindak korupsi. Rudi pun tertangkap tangan atas dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat setelah melakukan momen saling memaafkan saat Hari Raya Idul Fitri, Rudi ditangkap tangan KPK di kediamannya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan karena menerima suap dua kali sekitar USD700.000 dari perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia. KPK pun menyita kardus dan tas hitam serta moge BMW.

Penyuapaan itu pun bukan dilakukan oleh KKKS, melainkan trader oil gelap. Yaitu, PT Karnel Oil Pte Ltd yang melakukan penyuapan terhada Kepala SKK Migas itu. Karnel Oil merupakan perusahaan asal Singapura yang berdiri pada 2004, serta memiliki kantor cabang di berbagai negara seperti Australia, Thailand, Uni Emirat Arab, Swiss dan juga Indonesia.

Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di 7500A Beach Road #10-318/321 The Plaza Singapura. Sedangkan di Indonesia, Karnel Oil bernama PT KOPL Indonesia yang berkontor di Equity Tower lantai 35 B, SCBD lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta.

Pihak SKK Migas pun sontak tidak percaya akibat ulah yang dilakukan orang nomor satu di SKK Migas itu. Karena, Rudi Rubiandini itu dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka, cukup merakyat, berkomunikasi enak, transparan dan profesional. Sementara di kampung halamannya sendiri, Rudi dikenal sebagai sosok yang darmawan. Anak keempat dari enam bersaudara buah hati pasangan Mahfud (Almarhum) dan Momoh ini, meski sudah menjadi orang yang terkenal, Rudi masih melakukan aktifitas pulang kampung ketanah kelahirannya di Tasikmalaya.

Tertangkapnya Rudi oleh KPK pun banyak mengundang decak kaget, salah satunya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang mengenal Rudi sebagai sosok yang sederhana. Dahlan pun tidak menduga Rudi tertangkap karena terlibat dalam kasus penyuapan. Yang lebih mengagetkan Dahlan, sebelum tertangkap, Rudi selalu membicarakan tentang pembersihan di kubu SKK Migas dan masalah-masalah lainnya. Dahlan mengaku dibalik sosok yang sederhana, Rudi memiliki musuh yang banyak. Mengapa, Dahlan menceritakan bahwa Rudi merupakan sosok yang bersih.

Tangkap tangan yang dilakukan KPK sudah berjalan, Rudi pun harus mempertanggungjawabkan ulahnya tersebut. Namun, pihak SKK Migas tidak diam begitu saja, SKK Migas akan melakukan pembelaan dalam proses hukum yang menimpa Rudi. Pasalnya, walaupun menjadi tersangka, Rudi masih menjadi bagian dari SKK Migas. Salah satunya dengan menyiapkan pengacara untuk membela.

Tidak hanya membela, pihak SKK migas, melalui Kepala Divisi Humas Elan Biantoro mengungkapkan bahwa penangkapan tersebut terasa cepat dan sedikit beraroma jebakan. Namun, apa daya Rudi pun sudah diputuskan sebagai tersangka yang melakukan tindakan korupsi oleh KPK.

Hal tersebut membuat bingung kubu SKK Migas lantaran tidak memiliki pemimpin yang sebelumnya dibanggakan dan dijuluki sebagai 'anak yang hilang kini telah kembali'. SKK Migas pun memutuskan untuk menyerahkan kepada Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri Keuangan, Kepala BKPM, dan DPR untuk mengambil alih kepemimpinan, dengan catatan jika memang terbukti Rudi sebagai tersangka.

Namun, tertangkapnya Rudi oleh KPK tidak membuat Presiden SBY langsung mengambil keputusan untuk mencopot Rudi sebagai Kepala SKK Migas. Dirinya lebih menghimbau SKK Migas dapat menyelesaikan kegiatan hulu Migas dengan aman dan lancar, sekalipun pemimpinnya tertangkap KPK. Sementara teman semasa di ITB, yang saat ini menjadi pengamat Migas, Kurtubi pun sempat keget mendengar informasi tertangkapnya Rudi.

Dia mengatakan bahwa Rudi merupakan sosok yang jujur namun karena sistem dan uang yang ada di sekitar lembaga SKK Migas membuat dirinya tergoda. Selain itu, kewenangan yang dimiliki Rudi saat menjadi Kepala SKK Migas juga membuatnya menjadi sasaran utama yang diincar para Oil Trader untuk mendapatkan minyak mentah Indonesia dengan menggunakan uang pelicin.

Pengamat ini berpandangan bahwa pasca-tertangkap tangan oleh KPK, lebih baik SKK Migas dibubarkan. Menurutnya, tata kelola yang salah menjadi salah satu alasannya menyebutkan untuk membubarkan SKK Migas. Di mana pengelola migas diserahkan ke lembaga negara dan lembaga negara menunjuk pihak lain untuk menjual Migas Indonesia yang tentu lobang tahu kesempatan melakukan kebocoran. Dengan sistem kelola seperti itu yang demikian negara akan dirugikan karena penerimaan dari sektor Migas akan menurun.

Kurang cepatnya Presiden SBY mengambil keputusan mengenai kasus tersebut membuat Anggota Komisi V II DPR Bambang Wuryanto untuk meminta SBY mengambil keputusan,harapannya itu pertama mengenai kepentingan nasional yang harus segera diselamatkan. Agar SKK Migas dapat menangani bisnis di level Hulu Migas.

Pasca-penangkapan Rudi oleh KPK, nama Johanes Widjonarko pun menjadi salah satu nama yang dapat menjadikan peran vital SKK Migas lantaran Rudi dinonaktifkan karena sedang diperiksa dan tidak berada di kantor. Johanes pun bukan orang luar SKK Migas, dia merupakan Wakil Kepala SKK Migas saat Rudi masih menjabat.

Pada akhirnya, tepat 14 Agustus 2013 Presiden SBY resmi memecat Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas. Pemecatan tersebut diputuskan melalui Keputusan Presiden RI No.93 tahun 2013. Dan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut juga menjadikan Johanes Widjonarko resmi sebagai Plt Kepala SKK Migas. Johanes akan mengemban jabatan barunya itu hingga diangkat pejabat yang definitif

Sudah jatuh tertimpah tangga pula, mungkin itu sebuah perumpamaan yang pas untuk Rudi Rubiandini. Semasa menjabat sebagai Kepala SKK Migas pada 15 Januari 2013, tepat 2 April 2013 Rudi pun diangkat menjadi Komisaris Bank Mandiri (BMRI). Lantas, jabatannya di BUMN tersebut sudah berada diujung tanduk. Dan benar saja, tepat 15 Agustus 2013 pihak Bank Mandiri mencopot jabatan Rudi sebagai Komisaris di Perbankan pelat merah tersebut.

Dahlan Iskan selaku pemegang saham BUMN ini pun merasa kecewa dengan Rudi, yang saat diangkat menjadi Komisaris Bank Mandiri, Rudi dikenal sebagai sosok yang selalu menceritakan anti korupsi. Dipilihnya Rudi menjadi Komisaris Bank Mandiri pun lantaran Dahlan tahu betul godaan sebagai Kepala SKK Migas sangat menggoda, dan untuk tidak tergoda untuk melakukan tindak korupsi, secara tidak langsung agar Rudi memiliki tambahan penghasilan dan tidak melakukan korupsi. Di mana, Bank Mandiri harus memberikan upah kepada Rudi sekira Rp82 juta per bulanya. Namun, dengan dilakukannya tindak Korupsi oleh Rudi, Dahlan menilai Rudi telah tergoda saat menjabat sebagai Kepala SKK Migas.

Selain itu, Menteri ESDM Jero Wacik mengimbau agar tidak ada kejadian korupsi ladi di institusi yang mengatur industri migas. Hal ini merupakan sebagai aksi proteksi Kementerian ESDM pasca-tertangkapnya Rudi Rubiandini. Jero Wacik juga telah berkoordinasi dengan BPK.

Namun, SKK Migas dibawah kepemimpinan Johanes Widjanarko memastikan keberlangsungan industri Migas tetap berjalan. Hal ini juga merujuk dari Rudi yang menyebutkan bahwa 2013 merupakan sebagai tahun pemboran dan eksplorasi sumur secara masif, agar produksi lifting nasional tidak terganggu dan mencapai target produksi minyak. Isu mengenai pembubaran SKK Migas pun sontak tidak dikumandangkan lagi lantaran Indonesia membutuhkan institusi untuk mengelola industri Migas. SKK Migas juga masih dibutuhkan untuk mewakili negara menghitung kontrak, di mana keuangan dikeluarkan terlebih dulu oleh kontraktor sebelum menjalankan proyek Migas di Indonesia.

Komisi Pengawas SKK Migas pun langsung melakukan aksi evaluasi secara keseluruhan terhadap kinerja SKK Migas paska tertangkapnya Rudi Rubiandini. Komisi Pengawas SKK Migas juga diminta untuk bertanggung jawab dalam mengawal seluruh proses tersebut, dengan demikian kejadian tersebut jangan sampai merupakan sebuah gambaran fenomena gunus es yang lazim terjadi dan lebih masif. Praktek yang tidak transparan dan mini akuntabilitas pada akhirnya merugikan sistem Migas nasional.

Tidak ingin dipencudangi kedua kalinya dengan aksi korupsi, SKK Migas di bawah kepemimpinan Johanes Widjonarko pun langsung membentuk Tim Penanggulangan Korupsi. Hal ini untuk membersihkan SKK Migas dari tindak korupsi. Tim yang dibentuk ini merupakan tim internal yang ditugaskan untuk menjada SKK Migas dari praktik KKN. Tim internal ini pun telah bekerjasama dengan KPK dan BPK untuk medapatkan masukan dan pemantauan.

Adapun, hasil yang lain dibalik tertangkapnya Rudi oleh KPK, di mana Karnel Oil di black-list dari Indonesia. Kendati demikian, Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta agar pemerintah Indonesia tidak terus tenggelam dalam kasus tersebut. IPA dan seluruh anggotanya sangat mendukung penerapan tata kelola usaha yang baik di sektor Migas. IPA juga berkomitmen untuk tetap beroperasi dengan menjaga standar etika dan integritas, dan dengan mematuhi ketentuan kontrak kerjasama migas (KKS) serta seluruh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasalnya, tindak korupsi itu dilakukan Rudi telah menimbulkan sentimen negatif terhadap usaha hulu Migas. IPA juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas kegiatan usaha hulu. Di yakini, kasus ini juga tidak akan menghambat proses perizinan dan kinerja SKK Migas, dan bahwa tata kelola dan transparansi di industri migas akan semakin membaik.

Plt Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko pun menyatakan dalam reformasi yang dilakukan setelah pergantian pemimpin baru diharapkan akan lebih transparan sesuai instruksi. Namun, transparan data-data ini tidak mengenai tender minyak kondest yang dilakukan KKS. Adapun penguat aksi transparansi itu tertuang dalam surat nomor 010/SKKP0000/2013/SO pada 19 Agustus 2013.

Adapun isi instruksi tersebut, yaitu:

1. Mendukung sepenuhnya upaya KPK dalam penyelesaian kasus hukum yang terjadi pada mantan Kepala SKK Migas secara tuntas.

2. Melakukan langkah-langkah apapun yang diperlukan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di SKK Migas untuk memastikan adanya suatu tata kelola yang baik, efisien, bersih, transparan, akuntabel, dan beban KKN.

3. Menjaga tata kelola dengan baik (good governance) dan menjelaskan semua business process sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Meminta seluruh jajaran SKK Migas untuk memegang teguh dan menerapkan kode etik, profesionalisme, dan pakta integritas, serta meningkatkan pengawasan dalam menjalankan seluruh business process.

5. Melakukan penelaahan (process assesment) terhadap seluruh business process yang ada di SKK Migas dengan meminta masukan kepada institusi KPK, BPK, BPKP untuk perbaikan.

(wdi)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini