Ekonomi RI Terancam Krisis di 2013

Petrus Paulus Lelyemin, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2013 11:26 WIB
https: img.okezone.com content 2013 12 25 20 917226 Hzfp2A4RxB.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA -  Perkembangan perekonomian nasional dari tahun ke tahun memang memiliki cerita yang berbeda-beda. Walaupun ada beberapa kesamaan dalam pola dan geraknya. Setiap momentum dalam perjalanan ekonomi tentu memiliki keterkaitan yang tidak terpisah olah waktu yang terus berjalan. Tahun 2013 menyajikan cerita tersendiri tentang perjalanan perekonomian Indonesia.

Gejolak perekonomian nasional sudah terasa sejak Januari 2013. Salah satu indikatornya terlihat jelas pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di bulan pertama itu yang berkisar pada level Rp9.800-an per USD. Publik saat itu sempat mengkritik langkah Bank Indonesia (BI) yang terlalu melakukan intervensi terhadap nilai tukar rupiah.

"Kita itu kalau ditanya kapan mau intervensi kapan mau tidak, itu persoalan sangat rumit. Di tiap menit ke menit tiap jam ke jam, jadi kalau ditanyakan BI intervensi atau tidak, ya intervensi," tutur Gubernur BI saat itu, Darmin Nasution.

Sementara itu, Indonesia tercatat mengawali perjalanan tahun 2013 dengan besar defisit neraca perdagangan mencapai USD1,63 miliar. Per Februari 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatat besaran impor sepanjang tahun 2012 mecapai USD191,67 miliar dan ekspor sebesar USD190,04 miliar.

"Defisit neraca perdagangan ini paling signifikan berasal dari defisit migas sebesar USD5,59 miliar yang juga sempat diredam oleh surplus non migas sebesar USD3,396 miliar," tutur Kepala BPS Suryamin.

Indonesia juga tercatat mengawali perjalanannya di tahun 2013 dengan posisi neraca transaksi berjalan (current account) yang defisit. Angka defisit tersebut merupakan besaran defistit terbesar dalam sejarah negeri ini.

Kementerian Keuangan mencatat besaran defisit mengawali tahun ini mencapai USD24,4 miliar atau sekitar 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini juga merupakan defistit terbesar pertama sejak kejatuhan tahun 1997-1998 sampai tahun 2011 yang mengalami surplus.

Defisit Fiskal di Tengah Tahun

Dalam perjalanan menuju pertengahan tahun 2013, ancaman defisit fiskal tidak terbendung. Besarnya subsidi yang diberikan pemerintah mengancam posisi APBN 2013 dalam belanjanya. Pemerintah kembali mengambil langkah kontroversial mengurangi besaran subsidi pada konsumsi BBM bersubsidi.

Perubahan terhadap APBN 2013 itu tentu memberikan dampak yang baru terhadap keadaan makro ekonomi Indonesia menuju akhir tahun. Juni 2013 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyetujui RAPBNP 2013 menjadi APBNP 2013. Pemerintah memproyeksikan besaran inflasi tahunan yang akan dicapai sebesar 7,2 persen dan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama setahun pada level Rp9.600.

"Kenaikan masih sesuai dengan harga BBM yang telah disepakati sebesar Rp2.000 untuk premium dan Rp1.000 per liter untuk jenis solar. BBM Naik kurang dari tujuh hari, sehabis diketok APBN-P di paripurna," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.

Alhasil, pengumuman BPS pada Agustus 2013 menunjukan besaran inflasi secara year on year mencapai 8,6 persen. Indeks Harga Konsumen sendiri mengalami inflasi sebesar 3,29 persen sepanjang Juli 2013. Kenaikan ini disebut BPS merupakan akibat dari kenaikan tarif angkutan umum yang merupakan akibat dari kebijakan menaikan harga BBM.

"Ini hasil inflasi orang konsumsi langsung BBM, karena ada juga BBM buat barang pabrik dan lain-lain, kenaikan BBM itu sudah finalnya, selanjutnya dampak tidak langsung," ujar Suryamin.

Gejolak Perekonomian Menuju Akhir Tahun

Tekanan tak juga berakhir setelah menyelamatkan APBN 2013 melalui mensahkan APBNP 2013. Memasuki akhir Agustus 2013 Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) menujukan penurunan drastis secara berturut-turut. Pelemahan ini diikuti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai level Rp11.000 per USD.

Pemerintah akhirnya segera menyadari bahwa kondisi fundamental perekonomian nasional semakin memburuk yakni besaran defisit pada neraca transaksi berjalan. Kondisi tersebut tentu tidak akan menguatkan perekonomian Indoensia menghadapi berbagai gejolak ekonomi global yang terjadi bersamaan saat itu. Sejumlah kebijakan darurat segera disiapkan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

"Harapannya, paket kebijakan ini mampu menurunkan defisit transaksi berjalan di kuartal III dan kuartal IV. Ini juga akan menjaga iklim dunia usaha dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dijaga pada level yang realistis," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.

BI mencatat di semester dua, defisit transaksi berjalan telah mencapai 4,4 persen terhadap PDB. Dengan paket kebijakan ekonomi Agustus ini diharapkan di kuartal III, besaran defisit transakasi berjalan akan turun ke level 3,4 persen terhadap PDB.

 

"Secara seasonality-nya neraca transaksi berjalan itu rendah di triwulan I, puncaknya pada triwulan II, menurun di triwulan III dan sedikit agak naik di triwulan IV. Tapi yang jelas kita pastikan untuk dua triwulan ke depan itu di bawah empat persen," ujar Deputi Gubernur Senior BI, Perry Warjiyo.

Pemerintah berharap, kebijakan yang diputuskan akan menekan angka impor sehingga dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan nasional yang memberikan kontribusi terbesar pada defisit neraca transaksi berjalan.

 

Dari sisi moneter, BI tercatat tiga kali menaikan suku bunga acuannya (BI rate) hingga level 7,5 persen, sejak paket kebijakan ekonomi Agustus digulirkan. Kenaikan tersebut diyakini akan menekan tingkat investasi yang pada akhirnya akan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pelambatan pertumbuhan ekonomi tersebut, akan secara otomatis menekan kinerja impor nasional.

"Kalau tingkat bunga naik, suku bunga pinjaman akan naik juga. Kalau suku bunga pinjaman naik, mau tidak mau investasi akan turun. Kalau investasi turun, Growth (pertumbuhan) akan lebih lambat. Dengan sendirinya current account defisit-nya bisa di drive," tutur Menteri Keuangan Chatib Basri.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan bahwa akan sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen di tahun 2013. "Saya katakan dengan jujur untuk mencapai 6,3 persen itu berat untuk Indoneia, saya mengajak bekerja keras kepada pemerintah pusat, pengusaha untuk sekuat tenaga menjaga agar tidak turun tajam," kata SBY.

Pemerintah akhirnya bisa tersenyum lebar setelah data perekonomian per 1 Oktober 2013 menunjukan pergerakan positif. BPS mengumumkan Indeks Harga Konsumen Septermber 2013 mengalami deflasi sebesar 0.35 persen. Angka ini memperbaiki besaran inflasi secara year on year pada posisi 8,54 persen.

Menurut Menkeu, sisa waktu tiga bulan hingga akhir tahun harus tetap dijaga agar inflasi tetap terkendali, meski tren inflasi akan mulai kembali ke situasi normal. Dengan demikian, lanjut Chatib, inflasi hingga akhir tahun tetap bisa dijaga di batas bawah target yakni sembilan persen sesuai asumi makro pada outlook APBNP 2013.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sendiri hari itu berdiri gagah di zona Positif. IHSG pada penutupan perdagangan sore meningkat 29,72 poin atau 0,69 persen menjadi 4.345,90.

Ketidakpastian Tapering Off, Kehebohan Penutup Tahun 2013

Kedudukan fundamental perekonomian nasional dikatakan semakain membaik. Pemerintah menyatakan perbaikan terus terjadi dan semakin memperkuat fundamental perekonomian. Kini, sisi eksternal kembali menjadi perhatian pemerintah. Rencana penarikan stimulus ekonomi oleh Bank Sentral AS, the Fed telah menggegerkan dunia, khususnya negara-negara emerging market.

Nilai tukar rupiah kembali melemah. Kali ini, rupiah terjun hingga mencapai level Rp12.000an. Menghadapi itu, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan lanjutan dengan tujuan memberikan sinyal kepada pasar bahwa penguatan kondisi fundamental perekonomian terus dilakukan. Dari sisi moneter, BI kembali menaikan BI rate sebesar 25 basis poin yakni dari level 7,25 persen hingga 7,5 persen.

Menteri Keuangan kembali menjelaskan bahwa sejak Quantitative Easing (QE) dicetuskan the Fed pada tahun 2011, arus modal yang masuk ke Indonesia mencapai angka terbesar sepanjang sejarah. Sekarang, ketika the Fed akan menarik stimulus tersebut, kemungkinan besar arus modal keluar akan terjadi dengan sendirinya. Untuk itu dibutuhkan effort lebih untuk meyakinkan pasar bahwa dananya aman di Indonesia.

"Sewaktu QE digulirkan, aliran modal yang masuk ke negara emerging market termasuk Indoensia itu besar. Makanya lihat tahun 2011 perekonomian kita ada pada puncaknya. Kini ketika akan dilakukan tapering off, aluran modal keluar akan besar. Kita perlu meyakinkan pasar bahwa modal mereka akan aman di Indoensia," paparnya.

 

Kepastian pun tiba. Kamis, 19 Desember 2013, Bank Sentral AS, The Fed menyatakan akan menarik stimulusnya secara bertahap mulai Januari 2014. The Fed memutuskan mengurangi besaran stimulusnya sebesar USD10 miliar. Di luar perkiraan, pengumuman The Fed ini ternyata tidak serta merta melemahkan posisi pasar saham nasional.

 

Pemerintah menilai keadaan pasar yang tetap kuat merupakan imbas dari kepastian The Fed itu. Dikatakan, ketidakpastian waktu penarikan stimulus oleh The Fed selama ini adalah penyebab pasar terus terombang-ambing, kadang menguat dan melemah.

 

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan "tapering off" yang dilakukan The Fed secara bertahap merupakan kabar baik bagi negara berkembang, karena efeknya tidak sebesar apabila penarikan stimulus dilakukan dalam jumlah besar. "Penarikan stimulus tersebut sesuai harapan `emerging market` yang khawatir dengan penurunan drastis," katanya.

 

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah sudah mengantisipasi dampak gejolak ekonomi dari tapering off the Fed. "Dari semula kita sudah sampaikan juga, jangan selalu dimomoki, dihantui, seakan-akan kita mengalami apa karena tapering off. Yang penting mempersiapkan diri. Pekerjaan rumah kita, kita beresin, dan kita sudah siap terkait hal-hal seperti itu," jelasnya.

 

Pemerintah meyakini pelaku pasar telah melakukan price in semenjak pengumuman tersebut. Dampaknya sendiri belum bisa dijelaskan secara detail oleh pemerintah, mengingat waktu masih terlalu dekat. Menarik untuk ditunggu keadaan ekonomi nasional memasuki tahun 2014 yang disebut sebagai ekuilibrium baru, sebuah periode tanpa stimulus.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini