Jurus-Jurus Pemerintah Antisipasi Krisis Global di 2013

Fakhri Rezy, Jurnalis · Rabu 25 Desember 2013 14:10 WIB
https: img.okezone.com content 2013 12 25 20 917258 MZFICSjR8M.jpg Ilustrasi. (Foto: Setkab)

JAKARTA – Setelah dimanjakan akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat pada tahun 2012, ekonomi Indonesia berubah drastis di tahun 2013 ini. Hal tersebut lantaran krisis global yang memberikan ketidakpastian terhadap negara-negara emerging market seperti Indonesia.

Walaupun begitu, pemerintah tetap membuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan ekonomi RI dan menjaga stabilitas perekonomian. Walaupun begitu, kebijakan-kebijakan riskan tersebut dilakukan untuk menjaga perekonomian Indonesia.

Melihat pertumbuhan ekonomi yang masih mencapai 6,02 persen pada kuartal I-2013, namun krisis global terus menekan, Pemerintah mengawali kebijakan tahun ini dengan cukup berani, yaitu menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk premium dan solar masing-masing menjadi Rp6.500 per liter dan Rp5.500 per liter.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa krisis global yang dirasakan memberikan dampaknya terhadap perekonomian. Yakni, berakibat terhadap penurunan penerimaan negara, meningkatnya harga minyak dunia, dan membengkaknya subsidi BBM Hal tersebut dilakukan pemerintah lantaran Kenaikan BBM tersebut.

Kebijakan tersebut dinilai cukup bahaya karena berdekatan dengan bulan-bulan yang menjadi high section untuk inflasi. Kenaikan BBM tersebut berdekatan dengan libur sekolah dan Hari Raya Idul Fitri.

Namun, belajar dari kenaikan BBM sebelumnya, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan yang dinikmati masyarakat-masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM tersebut. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kompensasi untuk antisipasi dampak lanjutan yang akan berdampak selama tiga bulan pasca-kenaikan BBM pada tanggal 22 Juni 2013.

Adapun kompensasi tersebut adalah:

1. Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yaitu bantuan tunai sebesar Rp150.000 selama empat bulan untuk sekitar 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan yang akan dibayarkan sebanyak dua kali, atau Rp300.000 per pembayaran.

2. Tambahan alokasi beras dari program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) sebanyak 15 kg per rumah tangga selama tiga bulan, yaitu Juni, Juli, dan September 2013.  Sehingga untuk bulan-bulan tersebut alokasi beras per rumah tangga menjadi 30 kg.

3. Tambahan nilai bantuan dan jumlah cakupan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sehingga dari cakupan sebelumnya sebesar 8,7 juta anak usia sekolah menjadi 16,6 juta anak usia sekolah.

4. Tambahan nilai bantuan untuk 2,4 juta rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari rata-rata sebesar Rp1,4 Juta per tahun menjadi Rp1,8 juta per tahun.

5. Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) terdiri dari:

a) Program Infrastruktur Permukiman yang mencakup 13.000 desa dan 1.200 kelurahan.

b) Program Sistem Penyediaan Air Minumyang mencakup 159 kawasan di 28 provinsi, 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dan 260 desa rawan air di 29 provinsi.

c)  Program Infrastruktur Sumberdaya Air di 27 provinsi rawan air.

Dengan paket kebijakan tersebut, pemerintah berharap menekan angka kemiskinan bertambah dan angka pengangguran yang meningkat di tengah tekanan dari pelemahan ekonomi global.

Walau sudah berjalan sebulan, pemerintah mendapat pukulan yang besar dari hasil pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2013 yang tidak mencapai 6 persen. Membuat pemerintah perlu memutar otak kembali untuk memperbaiki perekonomian.

Indonesia Diserang Tekanan dari Dalam dan Luar Negeri

Selang sebulan kenaikan BBM yang membuat angka inflasi semakin tinggi, serta ekonomi RI mulai dihantui akan kebijakan the Federal Reserved (Fed) yang menebar isu ingin menarik atau mengurangi stimulus yang telah di gelontorkan. Dampak tersebut menambah berat beban perekonomian Indonesia, di mana Rupiah terhadap nilai kurs dolar Amerika Serikat (AS) semakin melemah serta indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terhajar isu tersebut.

Rupiah yang sejak Juli menyentuh level Rp10.000 per USD terus melemah. Pemerintahpun dinilai telat memberikan antisipasi tersebut karena hingga Rp11.000 per USD pemerintah mengeluarkan paket kebijakan baru untuk menjaga tekanan dari luar khususnya untuk Rupiah dan IHSG.

Tepat tanggal 23 Agustus 2013, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono merilis empat paket kebijakan baru untuk antisipasi hal tersebut. Presiden Susilo Yudhoyono mengungkapkan bahwa guna menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia maka diperlukan percepatan dan realisasi dalam investasi. Hal tersebut sekaligus guna menjaga daya beli masyarakat.

"Menjaga pertumbuhan ekonomi utamanya melalui percepatan dan realisasi investasi, sekaligus menjaga daya beli rakyat, itu area atau sasarannya," ungkapnya.

Selain itu, menurutnya, langkah lain untuk menjaga pertumbuhan dengan menjaga sektor riil Indonesia dan mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak seharusnya terjadi.

"Kita juga ingin sektor riil terjaga dan kita bisa cegah yang disebut gelombang PHK yang tidak harus terjadi," jelas dia.

Paket kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi terjaga, dan dampak guncangan ekonomi ke dunia usaha minim, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan terjaga.

Hatta Rajasa memaparkan, paket pertama dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam paket ini yang akan dilakukan adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang berorientasi ekspor.

“Pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor,” kata Hatta.

Kemudian, pemerintah juga akan menetapkan pajak barang mewah lebih tinggi untuk mobil CBU dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75 persen menjadi 125 persen hingga 150 persen. Lalu, pemerintah juga akan memperbaiki ekspor mineral. Paket kedua untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN-2013 tetap sebesar 2,38 persen dan pembiayaan aman.

“Pemerintah akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak,” ujar Hatta.

Paket ketiga untuk menjaga daya beli. Dalam hal ini, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. “Pemerintah berencana mengubah tata niaga daging sapi dan hortikultura, dari impor berdasarkan kuota menjadi mekanisme impor dengan mengandalkan harga,” papar Hatta Rajasa.

Paket keempat untuk mempercepat investasi, pemerintah akan mengefektifkan sistem layanan terpadu satu pintu perizinan investasi. Sebagai contoh, Hatta mengatakan, saat ini sudah dirumuskan pemangkasan perizinan hulu migas dari tadinya 69 izin menjadi 8 izin saja.

"Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan," kata Hatta.

Sementara itu, dari sisi paket kebijakan perbankan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengumumkan langkah-langkah Bank Indonesia (BI) dalam meningkatkan efektivitas bauran kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Berikut kebijakan-kebijakan BI tersebut:

Pertama, BI memperluas jangka waktu Term Deposit Valas yang saat ini 7, 14, dan 30 hari menjadi 1 hari-12 bulan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keragaman tenor penempatan devisa oleh bank umum di Bank Indonesia.

Kedua, BI merelaksasi ketentuan pembelian valas bagi eksportir yang telah melakukan penjualan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan underlying dokumen penjualan valas.

Ketiga, BI menyesuaikan ketentuan transaksi forex swap bank dengan Bank Indonesia (BI) yang diperlakukan sebagai pass-on transaksi bank dengan pihak terkait. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kedalaman transaksi derivatif.

Keempat, BI merelaksasi ketentuan utang luar negeri (ULN), dengan menambah jenis pengecualian ULN jangka pendek bank, berupa giro rupiah (Vostro) milik bukan penduduk yang menampung dana hasil divestasi yang berasal dari hasil penyertaan langsung, pembelian saham dan/atau obligasi korporasi Indonesia serta Surat Berharga Negara (SBN). Kebijakan ini bertujuan mengelola permintaan valas oleh nonresiden tanpa mengurangi aspek kehati-hatian bank dalam melakukan pinjaman luar negeri.

Kelima, BI menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk mengelola likuiditas rupiah melalui instrumen yang dapat diperdagangkan, yang pada gilirannya dapat mendorong pendalaman pasar uang.

Setelah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut, laju inflasi terlihat membaik, dimana data BPS mencatat inflasi Agustus 2013 inflasi 1,12 persen, sedangkan September tercatat deflasi 0,35 persen. Namun, walaupun Oktober kembali Inflasi 0,09 persen, namun angka tersebut dinilai kecil dan target pemerintah di 9,8 persen akhir tahun dimungkinkan dapat tercapai.

Belum Redam Gejolak Ekonomi, Pemerintah Keluarkan Kebijakan Lanjutan

Walau inflasi dapat ditekan, Rupiah dan IHSG terus bergejolak. IHSG yang hanya dapat bergerak terbatas hanya bisa bergerak stagnan.Sedangkan Rupiah, semenjak paket kebijakan tersebut keluar bukan semakin terkendali, namun semakin terpuruk.

Pemerintah mensyinyalir hal tersebut karena dampak impor yang terlalu besar. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan kedua untuk krisis atau paket kebijakan ekonomi lanjutan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brojonegoro (saat itu) mengatakan, paket kebijakan lanjutkan tidak hanya sebagai langkah mengurangi defisit neraca perdagangan, paket kebijakan lanjutan ini juga bertujuan sebagai langkah pengendalian laju impor dan meningkatkan ekspor.

"Kurangi current account defisit. Untuk ekspor, ada kebijakan untuk dorong ekspor lebih besar, sedangkan impor justru lebih kepada pengendalian terutama untuk barang konsumsi dan tidak menjadi faktor produksi atau input lainnya. Itu yang kita jaga supaya manufaktur tetap jalan, tapi impor kita jaga, kayak impor migas," ujarnya.

Selain itu, kata Bambang, paket kebijakan pertama merupakan langkah mengantisipasi pengurangan stimulus quantitative easing the Fed yang dilakukan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Itu kan langkah pertama. Itu respons awal. Intinya karena kita tahu federal reserve tapering suatu saat berhenti atau dikurangi, maka ekonomi indonesia akan menyiapkan diri, dengan reformasi struktural, empat paket itu adalah langkah awal, itu respons terhadap hal yang mengkhawatirkan," tutupnya.

Oleh karena itu, pada 9 Desember 2013, Kementerian Keuangan mengeluarkan Paket kebijakan Ekonomi dalam bentuk Peraturan menteri Keuangan yang merupakan turunan dari paket kebijakan yang telah digulirkan Agustus kemarin.

Kebijakan tersebut yaitu, kenaikan PPh pasal 22 impor untuk bahan tertentu dan perubahan pada fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan bahwa peluncuran kedua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan langkah lanjutan dari paket kebijakan pemerintah terkait penguatan stabilitas perekonomian nasional melalui pengendalian defisit pada neraca transaksi berjalan.

"Dua fasilitas ini, sekali lagi saya tekankan, bertujuan untuk menekan besaran impor kita selama ini dan meningkatkan kinerja ekspor kita ke depannya," tutur Chatib.

Dia menuturkan, pemerintah dalam hitungan-hitungan sederhana lewat kebijakan ini bisa mengendalikan sebesar USD2 miliar atau USD3 miliar dari defisit neraca transaksi berjalan yang ada saat ini.

"Hitung-hitungan sederhananya begini. Impor barang konsumsi itu 7 persen dari total impor kita. Kalau ini efektif dilakukan penerimaan dari 7 persen total impor yang bisa diperoleh bisa mencapai USD2 miliar atau USD3 miliar. Itu kalau efektif kita terapkan," paparnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan fasilitas KITE yang diluncurkan hari ini merupakan hasil pembahasan pemerintah dengan para eksportir ketika membahas langkah-langkah meningkatkan ekspor pada beberapa waktu lalu.

"Kami pernah diskusi dengan 250 eksportir untuk cari jalan keluar. Kami ingin membuat regulasi yang membuat impor kita jauh lebih terseleksi," tandasnya.

Namun, paket kebijakan lanjutan tersebut dinilai akan berasa enam bulan mendatang atau tahun depan. Sekarang, pemerintah akan mempertahankan dan menjaga pergerakan ekonomi hingga akhir tahun dengan kebijakan-kebijakan yang telah digulirkan.

Dengan Kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah berharap akan adanya pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada APBN-P 2013.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini