Sektor Jasa Ujung Tombak Ekspor Indonesia

Silvia Ramadhani, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2014 21:42 WIB
https: img.okezone.com content 2014 02 12 320 939990 CDfBkFdHvU.jpg Bayu Krisnamurthi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui UU Perdagangan. Dalam UU tersebut ada satu hal yang digarisbawahi oleh Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi yakni peluang sektor jasa menjadi ujung tombak ekspor Indonesia.

"Di dalam UU tersebut satu yang berbeda adalah bahwa UU ini memiliki lingkup pengaturan dalam bidang jasa, atau jasa yang dapat diperdagangkan atau trade on service," ujar Bayu di Kantor Kemendag, Rabu (12/2/2014).

Lebih lanjut Bayu menyampaikan, hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama. Hal tersebut lantaran selama ini ekspor jasa ternyata mengalami kenaikan dan menyumbang angka pada ekspor Indonesia.

"Sebagai informasi, pada 2013, kuartal I sampai kuartal III, ekspor jasa Indonesia itu mencapai USD16,7 Miliar. Impornya USD24 miliar. Sehingga pada kuartal III, bidang jasa ini kita defisit USD8,2 miliar. Sebagai pembanding ekspor kita jasa USD23,1 miliar dan impornya USD33,4 miliar di 2012, " tambahnya.

Bayu melanjutkan, mencermati hal tersebut dan melihat bahwa sektor jasa menjadi penentu daya saing dari ekspor Indonesia, ke depannya sektor jasa berpeluang besar untuk semakin menentukan ekspor Indonesia.

"Maka undang-undang ini kemudian mengamanatkan lingkup pengaturan dalam uu perdagangan termasuk pengaturan dalam bidang jasa,"katanya.

Bayu melanjutkan, ada 12 jenis jasa yang dapat diperdagangkan. Pertama adalah jasa bisnis, yakni jasa yang terkait aktivitas usaha yg dilakukan oleh masyarakat. Jasa distribusi seperti angkutan barang, jasa komunikasi, jasa pendisikan, lingkungan hidup, keuangan, kontruksi dan teknik terkait. Selanjutnya jasa kesehatan dan sosial, rekresasi kebutuhan dan olahraga, pariwisata, transportasi serta jasa lain. Jasa lain ini yang belum termasuk dalam 11 tersebut.

"Dari ruang lingkupnya tidak semua jasa-jasa ini dalam tupoksi Kemendag. Tapi UU perdagangan ini lebih luas, tidak sekedar di Kemendag. Jadi ini lebih luas dari sekedar tupoksi di kemendag," tandasnya.

Bayu mengingatkan, penting untuk diketahui di dalam UU ini sudah ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam konteks pedagangan jasa. Di dalam UU  sendiri yang paling diatur adalah penyedia jasa yang bergerak dalam jasa itu wajib di dukung tenaga teknis yang kompeten sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait.

"Misal jasa di bidang pendidikan wajib didukung individu-individu yang kompeten dalam bidang pendidikan," ujarnya mencontohkan.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini