Ada UU Perdagangan RI Semakin "Cantik"

Martin Bagya Kertiyasa, Jurnalis · Minggu 02 Maret 2014 13:34 WIB
https: img.okezone.com content 2014 03 02 320 948737 kXVqE2lxc3.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dalam sidang Paripurna DPR RI, pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU Perdagangan sebagai payung hukum. Aturan ini mengatur Perdagangan yang bersifat menyeluruh, sekaligus  menandakan babak baru era perdagangan Indonesia yang selama ini tidak memiliki UU Perdagangan yang tereintegrasi.

Asisten SKP Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eddy Cahyono, mengatakan sebelumnya dasar hukum perdagangan Indonesia adalah peraturan penyelenggaraan perdagangan, Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang selama 80 tahun diterapkan dan merupakan warisan era penjajahan Belanda.

Karenanya, dia menilai lahirnya UU Perdagangan merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam mendorong perdagangan nasional yang lebih maju dan berkeadilan. UU ini akan mengatur kegiatan perdagangan Indonesia secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan situasi perdagangan era globalisasi di masa kini dan masa depan.

Menurutnya, melalui UU Perdagangan mekanisme intervensi baik langsung maupun tidak langsung diarahkan kepada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

"UU itu juga akan menambah daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia karena UU itu memberikan dasar hukum yang kuat bagi para investor di bidang perdagangan ataupun jasa, dan membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi," seperti dilansir dari Setkab, Minggu (1/3/2014).

Salah satu yang penting dalam UU Perdagangan adalah perlindungan dan pengamanan perdagangan. Merujuk pada Pasal 67-72 UU Perdagangan, pemerintah akhirnya memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan perlindungan perdagangan, termasuk pembelaan atas tuduhan dumping dan subsidi atas barang Indonesia.

"Kebijakan perlindungan perdagangan antar lain meliputi pembelaan atas tuduhan dumping atau subsidi terhadap ekspor barang nasional, pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dituding menimbulkan lonjakan impor di negara tujuan," katanya.

(mrt)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini