nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Miliki Potensi 1,8 Juta/Ton, Perikanan Aceh Baru Tergarap 10%

Salman Mardira, Jurnalis · Minggu 09 Maret 2014 14:44 WIB
https: img.okeinfo.net content 2014 03 09 320 952272 iU5MMm1dDL.jpg Ilustrasi (Foto:Okezone)

BANDA ACEH  - Provinsi Aceh yang dikelilingi perairan seluas 295 ribu kilometer persegi, memiliki potensi perikanan sebesar 1,8 juta ton per tahun. Namun terbatasnya fasilitas dan sumber daya manusia membuat potensi itu baru tergarap 10 persen.

 

"Potensi perikanan laut Aceh yang diperkirakan mencapai  1,8 juta ton per tahun, baru bisa diproduksi  10 persen saja. Tidak heran jika kehidupan nelayan Aceh banyak yang berada di bawah  garis kemiskinan," kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada pencanangan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di Pelabuhan Perikanan Lampulo, Banda Aceh, Minggu(9/3/2014).

Menurutnya berbagai upaya terus dilakukan pihaknya untuk mendorong produktivitas nelayan di Aceh, termasuk menyediakan 51 unit kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Ton dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

 

"Kami juga telah meningkatkan sejumlah fungsi pelabuhan nelayan dengan berbagai fasilitas, termasuk di pelabuhan  Lampulo Banda Aceh ini yang fungsinya telah ditingkatkan sejak Januari lalu," sebutnya.

Sejak fasilitasnya ditingkatkan, arus bisnis di pelabuhan Lampulo diklaim terus meningkat. "Dalam dua bulan terakhir, produksi ikan yang didaratkan di Lampulo mencapai 70 ton per hari dengan perputaran uang mencapai sekira Rp1,5 milyar per hari dan melibatkan 5.000 tenaga kerja," ujar Zaini.

 

Pemerintah Aceh berencana meningkatkan pelabuhan tersebut hingga bertaraf international atau menjadi Internasional Fishing Port, yang mampu menampung kapal perikanan berukuran diatas 100 Gross Ton.

"Namun di tengah harapan yang cukup kuat itu, hambatan di kalangan nelayan Aceh juga masih ada. Salah satunya kendala dalam hal operasional kapal sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal,” tukas Zaini.

Peraturan itu dinilai mempersulit nelayan Aceh mendapatkan  gross akte kapal. Menteri Kelautan dan Perikanan diminta meninjau kembali regulasi tersebut, agar birokrasi untuk operasional kapal nelayan di Aceh tidak dipersulit.

 

Zaini juga meminta dukungan Pemerintah Pusat dalam program peningkatkan kesejahteraan 65 ribu nelayan Aceh. Pencanangan PKN di Pelabuhan Lampulo diharapkan juga diikuti dengan program-program produktivitas nelayan.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini