JAKARTA - Meski akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) resmi dibatalkan, Pemerintah Baru diminta untuk bisa memilih sosok Menteri BUMN yang memiliki semangat kebangsaan dan menganut perekonomian kerakyatan.
Ketua Serikat Pekerja (SP) BTN Satya Wijayantara meminta, agar Presiden Indonesia yang baru bisa memilih sosok pemimpin di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki wawasan kebangsaan dan tidak seperti Menteri BUMN yang saat ini, yaitu Dahlan Iskan.
Follow Berita Okezone di Google News
"Kami menitipkan kepada Presiden yang mendatang tolong kantor Menteri BUMN itu dipilih orang-orang yang memiliki wawasan kebangsaan dan keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan. Bukan seperti sekarang ini," kata Satya di Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Permintaan SP BTN, lanjut Satya, lantaran melihat dari tindakan Dahlan Iskan yang berencana melepas saham Bank BTN kepada Bank Mandiri. Namun pemerintah memutuskan untuk membatalkan aksi korporasi tersebut karena sesuai dengan Surat Edaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 perihal mencegah kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi, serta keputusan hasil rapat yang dilakukan di Kementerian BUMN kemarin.
Seharusnya, sambung Satya, Kementerian BUMN memiliki fungsi sosial, bukan hanya menjalankan bisnis berdasarkan nilai ekonomisnya. Oleh sebab itu, dia meminta agar orang yang menjabat di kantor Kementerian BUMN merupakan orang yang memiliki semangat kebangsaan dan menganut perekonomian kerakyatan.
"Karena saat ini, Kementerian BUMN didominasi orang-orang yang berpikiran neolib. Dia hanya memikirkan angka ekonomi," tukas dia.
(rzy)
