7 Kementerian Terima 867 Netbook Sitaan Bea Cukai

Fakhri Rezy, Jurnalis · Rabu 07 Mei 2014 15:06 WIB
https: img.okezone.com content 2014 05 07 20 981494 PBIXekCn97.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola tunggal Barang Milik Negara (BMN) melakukan penetapan status penggunaan dan persetujuan hibah terhadap BMN eks Kepabean dan Cukai.

Peruntukan tersebut bermula dari adanya tegahan terhadap barang impor yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau. Netbook yang terdiri dari berbagai merek di antaranya Toshiba, Hewlett-Packard, Sony Vaio berada dalam kondisi baik dan masih tersegel, dengan spesifikasi terkini yang masih sangat layak untuk digunakan.

Mengutip keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (7/5/2014), berdasarkan KMK Nomor 52-58/KMK.6/2014 tanggal 20 Februari 2014, Direktor Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan telah menetapkan peruntukan BMN eks Kepabeanan dan Cukai berupa 867 unit netbook dengan perkiraan nilai Rp1,39 miliar kepada tujuh Kementerian/Lembaga.

Dengan pertimbangan bahwa BMN eks Kepabeanan dan Cukai berupa netbook tersebut dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahaan maka berdasarkan koordinasi DJBC dan DJKN serta instansi terkait, peruntukan atas barang tersebut diusulkan untuk menjadi BMN berbagai Kementerian/Lembaga dan Barang Milik Daerah (MD) di kota Batam.

Adapun kementerian/lembaga yaitu, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, ditetapkan juga persetujuan hibah kepada Pemerintah kota Batam, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber daya Mineral kota Batam.

"Melalui penetapan status penggunaan dan persetujuan hibah terhadap BMN eks Kepabeanan dan Cukai tersebut merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip pengelolaan BMN yaitu prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini