Pengembangan Perbankan Syariah

Senin 12 Mei 2014 10:34 WIB
https: img.okezone.com content 2014 05 12 316 983619 YSJPXvUOPm.jpg Ilustrasi. (Foto: Okezone)

PAYUNG hukum adanya perbankan syariah di Indonesia, telah terakomodasi dalam UU No. 7 Tahun 1992 (yang telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang Perbankan yang mengakomodasi adanya dual banking system di Indonesia.

Selain itu, adanya UU No. 23 Tahun 1999 (yang telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2004) tentang Bank Indonesia, juga menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk dapat mengawasi dan mengatur perbankan termasuk didalamnya perbankan syariah dan menyediakan instrumen

bank sentral yang memenuhi prinsip syariah.

Kemudian, adanya potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai kurang lebih 85 persen dari 220 juta penduduk Indonesia, memberikan kesempatan bagi berkembangnya

secara pesat sektor perbankan syariah di Indonesia, dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia.

Dalam rangka menangkap kesempatan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral mengembangkan sektor ini, yang juga diharapkan dapat menunjang pembangunan

ekonomi secara berkelanjutan dan kesejahteraan sosial masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Di mana paradigma 10 Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia, kebijakan yang diambil antara lain berdasarkan: (i) market driven approach, (ii) gradual approach, dan (iii) fair treatment.

Bentuk konkret langkah pengembangan perbankan syariah jangka panjang yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dengan menyusun Cetak Biru Perbankan Syariah

(sampai dengan tahun 2015) yang memuat inisiatif jangka pendek maupun menengah dan jangka panjang, yang searah dengan Arsitektur Perbankan Indonesia 2004-2015.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan

prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen

keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank dalam rangka meyakini operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi prinsip syariah.

Selain melakukan berbagai langkah di dalam negeri terkait pengembangan dan penyediaan prasarana infrastruktur syariah, Bank Indonesia juga terlibat dalam organisasi keuangan syariah internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB), atau Accounting, Auditing and Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI).

Keterlibatan Bank Indonesia tersebut adalah dengan berperan aktif melalui working group yang membahas mengenai Guidance for Islamic Financial Institutions, yang juga telah diaplikasikan untuk hal-hal tertentu kedalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

*) Demikian disarikan dari Penduan Investasi Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI)

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini