Barang Milik Negara Bisa Digunakan Sampai 50 Tahun

Hendra Kusuma, Jurnalis · Senin 02 Juni 2014 13:26 WIB
https: img.okezone.com content 2014 06 02 20 992838 Z9pKUNuwaW.jpg Ilustrasi: (Foto: Reuters)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah mengubah aturan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan pembangunan di bidang infrastruktur yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKAP) Tahun 2014.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, Presiden Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik pada umumnya dan mendorong investasi pada bidang infrastruktur.

"PP ini merupakan PP pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006," kata dia saat acara Sosialisasi PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (2/6/2014).

Hadiyanto menyebutkan, dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 telah mengatur, antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidan pengelolaan BMN/D, dan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu.

"Kebijakan ini penyesuaian jangka waktu dan tarif pemanfaatan BMN/D di bidang infrastruktur," tambahnya.

Hadiyanto menambahkan, penyesuaian jangka waktu dalam penyediaan infrastruktur dimaksud antara lain, untuk sewa dapat lebih dari lima tahun, dan untuk kerjasama pemanfaatan dapat dilakukan sampai dengan 50 tahun yang sebelumnya hanya 30 tahun. Sedangkan penyesuaian tarif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan nilai keekonomisan untuk infrastruktur tertentu.

Tidak hanya itu, penyederhana birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D tercermin dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan barang yaitu Menteri Keuangan kepada Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang untuk penghapusan dan pemanfaatan BMN tertentu.

Selain itu, diatur kewenangan pada pengguna barang untuk melakukan pemanfaatan BMN dengan persetujuan pengelola barang tanpa terlebih dahulu diserahkan pada pengelola barang. Selanjutnya, dalam rangka implementasi reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga, pengguna barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN.

Oleh karena itu, untuk mempercepat implementasi PP ini, sambung Hadiyanto, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 78/PMK.06/2014 pada 30 April Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN sebagai aturan pelaksanaannya.

"PMK ini mengatur secara lebih detail tata cara pemanfaatan BMN dalam rangka sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan lain-lain," tutupnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini