Pembangunan PLTG Gili Timur Gagal, Pertamina EP Klaim Bukan Salahnya

Rizkie Fauzian, Jurnalis · Minggu 20 Juli 2014 11:17 WIB
https: img.okezone.com content 2014 07 20 19 1015307 JZM1o3Gf6r.jpg Pembangunan PLTG Gili Timur gagal, Pertamina EP klaim bukan salahnya (Ilustrasi: Reuters)

JAKARTA - Gagalnya Pembangunan PLTG Gili Timur di Bangkalan Madura bukan tanggung jawab Pertamina EP. Anak usaha Pertamina ini tak pernah menjual gas langsung kepada end user, tetapi lewat trader .

“Untuk kasus di Bangkalan, Pertamina EP hanya menjual gas kepada PT Media Karya Sentosa sebagai trader di titik serah,” ujar Pjs Public Relation Manager Pertamina EP Agustinus dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2014).

Seperti diketahui, Perjanjian Jual Beli Gas {PJBG} antara PEP dengan MKS ditandatangani pada September 2007. Belakangan beredar tuntutan dari Front Mahasiswa dan Rakyat Bangkalan Madura - Anti KKN Migas (Front Rombak Migas atau FRM) yang meminta PJBG itu dibatalkan karena  PJBG dianggap merugikan negara Rp5 triliun dan menyengsarakan rakyat Madura, khususnya Bangkalan.

FRM memohon Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri ESDM Jero Wacik agar segera memecat semua direksi PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, dan Kepala SKK Migas serta seluruh pejabat instansi dan lembaga yang terlibat bersama-sama dalam praktek KKN dan mafia migas yang menjadi sumber penderitaan rakyat Bangkalan Madura selama ini.

FRM menyampaikan ultimatum, paling lama 3 x 24 jam sejak 15 Juli, gas alam dan listrik yang menjadi hak dan kebutuhan primer rakyat Bangkalan Madura dapat dipenuhi oleh semua pihak yang selama ini menjadi penyebab krisis listrik dan kehancuran ekonomi Rakyat Bangkalan Madura.

Sebelum muncul tuntutan dari FRM, beberapa bulan sebelumnya isu ini sempat muncul di media maya. Pertamina EP dianggap ikut bertanggung jawab karena tak memenuhi komitmen mengalokasikan gas sebanyak 8 BBTU yang akan dipakai untuk PLTG Gili Timur dan keperluan lain di Kabupaten Bangkalan.

Namun karena tak dapat pasokan gas, PLTG akhirnya tak jadi dibangun. PLN memindahkan investasi yang tadinya disiapkan untuk Bangkalan ke Riau. Bagi Agustinus, semua tudingan yang dialamatkan ke Pertamina EP itu salah alamat.

“Membangun PLTG itu kan kewajbannya PLN bukan tugasya Pertamina EP”, ujarnya.

Ia juga menegaskan PJBG dengan MKS itu tak merugikan Negara. Harga jual gas PEP kepada MKS tergolong harga yang cukup bagus pada area Jawa Timur sesuai dengan harga PJBG baru yang ditandatangani di area Jawa Timur.

“Bila dibandingkan dengan harga jual pada lokasi lain, harga jual pada MKS masih lebih besar. Pembayaran MKS juga berkategori lancar,” kata dia.

Agustinus menegaskan PJBG dengan MKS itu menganut sistem jual putus di titik serah di Gresik. PJBG juga tidak mengatur volume yang harus disetorkan PEP untuk pembangkit listrik di GiliTimur Bangkalan.

“Begitu juga dengan kewajiban pembangunan pipa gas dari Gresik (site MKS) menuju ke PLTG Gili Timur Bangkalan Madura. Itu hanya ada dalam perjanjian Konsorsium antara MKS dengan Perusahaan Daerah Sumber Daya Kabupaten Bangkalan ,” ungkapnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini