nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Jokowi Disarankan Jangan Gabung Kemenpera & PU

Meutia Febrina Anugrah, Jurnalis · Jum'at 24 Oktober 2014 10:15 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2014 10 24 470 1056341 jokowi-disarankan-jangan-gabung-kemenpera-pu-guKvJuP5cd.jpg Jokowi Disarankan Jangan Gabung Kemenpera & PU (Foto : Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta jangan menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Jika terjadi, hal ini dianggap sebuah jalan mundur bagi penyediaan rumah rakyat. Jokowi disarankan agar mengkaji ulang rencananya jika benar-benar kedua kementerian ini akan digabung.

Menurut pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, penggabungan ini dapat menjadikan kontrol dan fokus pemerintah terhadap perumahan rakyat menjadi terpinggirkan dibandingkan dengan perkembangan infrastruktur yang ada.

"Banyak pihak yang memiliki pemahaman yang dangkal terhadap kepentingan penyediaan rumah rakyat, dimana pemerintah seharusnya dapat menjadi motor penggerak utama dan tidak hanya sebatas anak tiri seperti yang sampai saat ini terjadi untuk sektor perumahan rakyat," kata dia yang dikutip dari laman Indonesia Property Watch, Jumat (24/10/2014).

Selain itu, alasan lainnya, jenjang karir di Kementerian PU akan sulit ditembus oleh profesional karenanya perubahan mind set dalam Kementerian PU harus dirubah drastis. Beberapa hal akan mengganggu kinerja kementrian bila benar digabungkan dengan Perumahan Rakyat karena merupakan dua buah sektor besar yang meskipun dapat digabung namun menyisakan dua perbedaan kepentingan.

Dirinya mengusulkan, ke depan tetap adanya dua kementerian,yakni Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat dan Prasarana Wilayah. Penambahan Prasarana Wilayah dalam Kementerian Perumahan Rakyat mengingat saat ini banyak penyediaan rumah rakyat yang terbentur masalah prasarana di wilayah pemda yang membutuhkan penanganan yang terintegrasi dengan perencanaan tata ruang wilayah.

"Sedangkan untuk infrastruktur perkotaan dan nasional bisa diserahkan kepada Kementerian PU," pungkas dia.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini