nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sekelumit Permasalahan Pajak di Sektor Migas

Hendra Kusuma, Jurnalis · Minggu 16 November 2014 15:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 11 16 19 1066148 sekelumit-permasalahan-pajak-di-sektor-migas-w4JxgrOIwE.jpg Sekelumit Permasalahan Pajak di Sektor Migas. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Selain masalah tata ruang, industri hulu migas juga menghadapi kendala dari aturan perpajakan. Beberapa regulasi perpajakan yang sampai saat ini belum terselesaikan antara lain terkait pajak pertambahan nilai(PPN) impor, pajak bumi dan bangunan (PBB) offshore, dan pajak untuk penggunaan fasilitas bersama antar KKKS.

"Terkait dengan PPN impor, masalahnya adalah Kontraktor KKS eksploitasi tidak dapat menerima pembebasan PPN impor karena tata caranya belum diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 70/2013," kaat kata Plt Kepala SKK Migas, Johanes Widjonarko dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Saat ini, terdapat PPN impor sebesar Rp1 triliun yang sudah dibayarkan oleh Kontraktor KKS yang belum mendapatkan pengembalian. Permasalahan PPN impor berdampak langsung terhadap pengadaan barang yang dibutuhkan dalam operasi hulu migas, sehingga berpotensi menurunkan tingkat produksi migas.

Permasalahan juga terjadi pada pembebanan PBB Offshore. Kontraktor KKS wilayah offshore yang menandatangani kontrak setelah PP 79 tahun 2010 mengajukan keberatan terhadap SPPT PBB Permukaan Offshore dan SPPT PBB Tubuh Bumi periode tahun 2012 dan 2013 dengan nilai Rp3,1 triliun.

Dirjen Pajak sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-45/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi untuk menggantikan Per-11/PJ/2012. Peraturan tersebut tidak berlaku retroaktif, sehingga permasalahan PBB Migas sebesar Rp3,1 triliun masih belum selesai.

"Kepastian hukum atas permasalahan ini berdampak terhadap keputusan investasi dari para Kontraktor KKS. Sementara menunggu, Kontraktor KKS yang masih dalam tahap Eksplorasi, memilih untuk tidak melakukan kegiatan eksplorasi sampai dengan proses tersebut selesai," beber dia.

Masalah lain perpajakan juga terjadi pada penggunaan fasilitas bersama antar Kontraktor KKS. Mekanisme pengggunaan fasilitas bersama lebih efisien karena biaya operasi ditanggung bersama dibandingkan jika masing-masing Kontraktor KKS membangun fasilitasnya masing-masing. Namun, penggunaan fasilitas bersama ini ternyata kemudian dianggap sebagai objek pajak sehingga dikenakan PPN yang menimbulkan beban tambahan bagi kegiatan hulu migas.

"Kami berharap isu seputar perpajakan ini dapat segera diselesaikan, mengingat ini tidak hanya mempengaruhi ketersediaan migas dan penerimaan negara dari migas dalam jangka pendek, tetapi juga keberlangsungannya untuk jangka panjang," tukas dia.

SKK Migas dan Kontraktor KKS juga berharap pemerintah dan DPR RI dapat segera menyelesaikan revisi undang-undang migas, sehingga sektor strategis ini bisa dijalankan dengan kepastian hukum yang tinggi.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini