Image

Dua UU Migas Hambat Kesejahteraan Rakyat

Salman Mardira, Jurnalis · Minggu 28 Desember 2014, 12:06 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2014 12 28 320 1084746 dua-uu-migas-hambat-kesejahteraan-rakyat-kJGwz5yQvD.jpg Dua UU Migas Hambat Kesejahteraan Rakyat. (Foto: Okezone)

BANDA ACEH Komite Reformasi Tata Kelola Migas menyatakan, rakyat Indonesia hingga kini masih sulit menikmati kesejahteraan dari sumber daya migas. Penyebabnya adalah konstitusi yang mengatur tata kelola migas masih sangat liberal.

Menurut Fahmy Radhi, anggota komite tersebut, salah satu regulasi sangat liberal dalam pengelolaan migas adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. UU ini membuka peluang besar bagi asing menguasai migas Indonesia, sekaligus menyuburkan mafia.

“UU liberal ini dikuatkan lagi dengan UU Nomor 25 Tahun 2007. Nah, dua UU ini menjadi sebab kenapa pengelolaan migas kita belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahterakan rakyat,” katanya di Banda Aceh.

Fahmi menilai, kedua regulasi itu melemahkan sistem pengelolaan migas Indonesia, dan menyuburkan praktik mafia mulai dari hilir hingga hulu. Praktik ini baik di tingkat pusat maupun daerah dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintah.

Disektor hilir, kata dia, mafia sering bermain dalam menggeregoti biaya pemulihan (cost recovery) dari anggaran negara. “Tiap tahun cost recovery ini selalu naik, tapi liftingnya (migas) turun terus,” katanya.

Sementara ditingkat hulu selain dalam dunia penyelundupan, mafia juga sering muncul dalam proses rentenir. Salah satunya memanfaatkan impor migas. Praktik ini makin parah karena pemerintah tak membangun kilang minyak setidaknya dalam kurun 40 terakhir.

Terbatasnya kilang ini memaksa Indonesia terus mengimpor minyak dan mafia bermain di sini. Fahmi menduga ada faktor kesengajaan kenapa kilang minyak tak pernah dibangun. “Kalau kilang dibangun impor pasti tidak ada lagi,” ujar pakar ekonomi energy Universitas Gadjah Mada ini.

Untuk memberantas praktik mafia rentenir ini, Fahmy menyatakan, komitenya sedang menyusun regulasi khusus penghentian rentenir sekaligus impor migas.

Fahmy juga menyayangkan sikap pemerintah sebelumnya yang tak mempercayai Pertamina sebagai perusahaan negara mengelola blok-blok migas potensial. Dicontohkannya seperti Blok Cepu yang justeru diserahkan ke Exxon Mobile, padahal Pertamina mampu melakukannya.

Begitu juga dengan Blok Mahakam yang kontraknya habis, selalu ditolak saat diambil Pertamina. Terakhir, kata Fahmy, Jero Wacik ketika menjabat Menteri ESDM sebelum jadi tersangka korupsi, berulang kali menolak Pertamina dengan alasan perusahaan BUMN itu tak mampu.

Fahmy menyambut baik rencana Pemerintahan Joko Widodo yang ingin menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina sebagai perusahaan pengelolanya. Pihaknya juga berjanji akan mendorong revisi UU migas dan menuangkan reformasi tata kelola migas dalam UU tersebut.

Membersihkan praktik mafia dinilai lebih efektif dengan mengubah sistem pengelolaannya, daripada menangkap para mafia.

Fahmy juga meminta pemerintah daerah yang memiliki potensi migas, menyiapkan fasilitas dan sumber daya manusia handal. Jika tidak keterbatasan fasilitas dan SDM ini juga sering dimanfaatkan mafia untuk meraup keuntungan, jika pengelolaannya diserahkan ke daerah.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini