Penjualan Eks Bank Century Simpan Potensi Kerugian Negara

Prabawati Sriningrum , Jurnalis · Senin 19 Januari 2015 17:49 WIB
https: img.okezone.com content 2015 01 19 457 1094314 penjualan-eks-bank-century-simpan-potensi-kerugian-negara-J5OGy7HyPS.jpg Penjualan Eks Bank Century Simpan Potensi Kerugian Negara.

JAKARTA - Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) diminta agar berhati-hati dan tak asal-asalan menyebut bahwa selisih harga jual Bank Mutiara dengan penyertaan Modal Sementara (PMS) ke eks Bank Century itu sebagai risiko dan biaya krisis keuangan. Pasalnya, dana yang dikelola LPS adalah uang negara.

Menurut Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun, hal ini sangat ironis dan bisa dianggap melanggar hukum apabila selisih harga jual dan PMS ke Bank Mutiara yang dulunya bernama Bank Century, seakan-akan bukanlah uang negara yang hilang.

"Anda bisa bilang price to book value Bank Mutiara itu hanya Rp3 triliunan. Tapi yang jelas, negara sudah keluarkan lebih dari Rp8 triliun untuk bank itu. Kerugian negara sudah jelas," ungkap Misbakhun dalam rapat Komisi XI DPR dengan Komisioner LPS, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1/2015).

Misbakhun menegaskan, meski LPS menyebut pelepasan Bank Mutiara dengan harga Rp4,4 triliun sebagai harga terbaik, namun tetap saja ada uang negara yang hilang. Sebab, harga jual Bank Mutiara tak bisa menutup keseluruhan uang negara yang telah dikeluarkan untuk menalangi Bank Century.

"Silahkan anda bilang Rp4 triliunan harga jual Bank Mutiara itu harga terbaik. Namun selisih harga jual dan biaya PMS tak bisa dibilang sebagai biaya krisis,” ucapnya.

Misbakhun menuturkan, untuk menguatkan kerugian negara dalam kasus Century. Menurutnya, sejak Perppu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak DPR, maka proses bailout Bank Century tak ada dasar hukumnya.

Selain itu, katanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit atas proses bailout untuk Bank Century juga menemukan pelanggaran aturan dan kerugian negara. Karenanya Misbakhun menyebut ada upaya LPS menggiring opini seolah-olah kerugian negara dalam penjualan Bank Mutiara adalah hal wajar.

"Anda ingin menggiring kita ke opini bahwa harga jual Bank Mutiara adalah harga terbaik. Tapi ingat, tak ada biaya krisis. Yang ada kerugian negara. Dan siapa yang terlibat harus kena konsekuensi hukumnya," tegas Politisi asal Partai Golkar itu.

Pria yang menjadi inisiator hak angket DPR untuk kasus Bank Century itu juga mengingatkan para komisioner LPS bahwa rezim penguasa sudah berganti. Karenanya, LPS juga tidak perlu menutupi jejak yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

(wdi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini