Perhitungan Pajak Tak Sesuai, PTBA Ajukan Banding

Prabawati Sriningrum , Jurnalis · Rabu 21 Januari 2015 13:28 WIB
https: img.okezone.com content 2015 01 21 278 1095154 perhitungan-pajak-tak-sesuai-ptba-ajukan-banding-YlUvM1rHMT.jpg Perhitungan Pajak Tak Sesuai, PTBA Ajukan Banding (Ilustrasi: Reuters)
JAKARTA- PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menyatakan bahwa pihaknya tengah mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap perhitungan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak yang membawahi wilayah objek pajak Perseroan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, kehutanan,dan pertambangan.
 

Banding dilakukan karena pajak yang dikenakan tidak wajar dan terlalu tinggi. Berdasarkan data pajak yang telah ditetapkan, total seluruh pajak PTBA yang terutang dari 2011 hingga 2013 mencapai sebesar Rp 209 miliar sudah termasuk denda.

Adapun rincian pajak yang telah di tetapkan kepada PTBA dengan total keseluruhan dari 2011 hingga 2013 yakni sebesar Rp 299 miliar. Dari total keseluruhan tersebut,telah terbayarkan sebesar Rp144 miliar dan sisanya yang masih belum di bayar Rp155 miliar di tambah denda Rp53 miliar.

"Kami ajukan banding, karena PBB dikenakan terhadap lahan yang belum dibebaskan oleh Perseroan NJOP terlalu tinggi Rp103 ribu, bila dibandingkan dengan NJOP emplasement yang hanya sebesar Rp10 ribu dalam artian tidak memiliki PBB-nya karena sudah dibayar pihak lain, tetapi perseroan tetap dikenakan lagi PBB dengan NJOP yang tidak wajar," tutur Sekretaris PTBA Joko Pramono dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Rabu (20/1/2015).

Tak hanya itu, Perseroan melihat NJOP Areal Produktif juga terlalu tinggi , yang mana untuk menghitung NJOP pengganti dari areal produktif dengan cara pendapatan dikenai biaya, oleh sebab itu PBB yang dikenakan Perseroan menjadi empat kali lipat dari seharusnya.

"Sehingga itu tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Perseroan dengan mengacu kepada aturan perpajakan dan perundang-undangan, " ungkap Joko.

Perseroan pun mengaku telah menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk menunggu proses hukum yang berlangsung di Pengadilan Pajak sampai pada putusan akhir karena hal ini merupakan hak Perseroan sebagai wajib pajak yang diatur dan diakui oleh ketentuan undang-undang.

"Mengingat sampai saat ini belum ada keputusan dari pihak Pengadilan Pajak atas keberatan yang disampaikan oleh Perseroan, maka tidak ada kewajiban pajak Perseroan yang belum dilunasi sampai dengan penjelasan ini dilayangkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini, " tandasnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini