nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Di Tengah Ancaman PHK, Aturan BPJS pun Hantui Pekerja

Fakhri Rezy, Jurnalis · Kamis 02 Juli 2015 14:22 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 07 02 457 1175116 di-tengah-ancaman-phk-aturan-bpjs-pun-hantui-pekerja-VSaQ0jwxpQ.jpg Ilustrasi: (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kebijakan baru BPJS Ketenagakerjaan soal aturan pencarian Jaminan Hari Tua (JHT) harus 10 tahun, dinilai menyengsarakan pekerja dan buruh. Pasalnya situasi dalam negeri tengah dihantui pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Analis Ekonomi Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga menilai, kebijakan tersebut justru sangat memberatkan bagi pekerja dan buruh. Apalagi di tengah sistem kondisi kerja yang tidak menentu, dan sistem ekonomi yang kurang kondusif yang sewaktu-waktu bahaya PHK yang bisa akan mengancam posisi buruh tersebut. “Buruh atau pekerja kan sewaktu-waktu membutuhkan dana segar untuk bertahan hidup,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Tidak hanya itu, dalam waktu dekat pun akan datang Lebaran di mana para buruh sangat membutuhkan dana untuk merayakannya. “Dimasa silam, buruh bebah mengambil saldo JHT, sepanjang waktu kerjanya sudah mencapai 5 tahun,” tegasnya.

Aturan baru JHT 10 tahun terus menjadi polemik. Bahkan muncul sebuah petisi terbuka untuk membatallkan aturan tersebut.

Petisi itu ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan, Presiden RI Joko Widodo, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri

Petisi itu digawangi oleh Gilang Mahardhika melalui website change.org. Sampai saat ini, petisi tersebut sudah mendulang 32.515 pendukung.

Petisi itu diganyang lantaran dia memiliki pengalaman yang tidak mengenakan mengenai JHT 10 tahun. Dia sudah bekerja selama lima tahun lebih, lalu memutuskan untuk menjadi wiraswasta.

(rzy)

GRATIS! Uji kesiapanmu menghadapi SBMPTN 2019 di Tryout SBMPTN Online 2019. Daftar dan login DI SINI

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini