nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Daripada Hapus Subsidi Listrik, Baiknya Beri Bonus Pelanggan Hemat

Feby Novalius, Jurnalis · Minggu 01 November 2015 17:05 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 11 01 19 1241755 daripada-hapus-subsidi-listrik-baiknya-beri-bonus-pelanggan-hemat-6qulie00Zt.jpg Ilustrasi: Okezone

JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA dan dimigrasikan ke daya 1.300 VA. Rencana tersebut diklaim sebagai upaya untuk menerapkan subsidi listrik yang tepat sasaran.

Ekonom Universitas Indonesia Riyanto mengatakan, jika skema pemerintah hanya melakukan migrasi listrik berdaya 450 VA dan 900 VA ke 1.300 malah akan menjadi beban masyarakat, meskipun masyarakat mampu pasti akan kesulitan melakukan pembayarannya. Hal tersebut karena pembayaran listrik yang dilakukan tiap bulannya berubah drastis hingga 300 persen dari biasanya.

Sebaiknya pemerintah menerapkan cara bagi masyarakat yang mampu menghemat penggunaan listrik hingga 80 kwh diberikan harga khusus atau gratis pembayaran listrik. Selain efektif bagi masyarakat, ini juga menerapkan skema hemat listrik.

"Itu bisa diterapkan. Masyarakat hemat listrik hemat pengeluaran tentunya. Dibandingkan tiba-tiba langsung memigrasi, bebannya tentu akan beda,"ujar Riyanto dalam diskusi "Energi Kita" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (1/11/2015).

"Jika masyarakat bisa melakukan hal tersebut, kenaikan bisa dilakukan secara bertahap. Hal ini akan membentuk beban masyarakat,"tambahnya.

Menurutnya, pemerintah tidak siap jika menetapkan subsidi diberikan pada 24,7 juta pelanggan dengan mekanisme Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K),dimana hal ini perlu diperdebatkan.

Pasalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukannya, hanya 17,6 juta rumah tangga miskin yang gunakan listrik PLN, dan sisanya 7,1 juta belum gunakan listrik PLN.

"Nah ini mekanismenya berbeda kan. Ada yang sudah pakai dan ada yang belum. Belum lagi dari 17,6 juta dalam dua bulan ini PLN harus menyisir datanya apakah mampu atau tidak. Nah ini kelemahannya, jika skema migrasi diterapkan,"tuturnya.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini