JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memimpin rapat terbatas (ratas) soal Tarif Dasar Listrik (TDL). Apalagi, tahun depan sekira 23 juta pelanggan tidak akan mendapatkan subsidi listrik. Yang tidak mendapatkan subsidi listrik inilah yang nantinya akan mengalami kenaikan TDL.
Nantinya, hanya golongan 450 Volt Ampere (Va) dan 900 Va mendapat subsidi listrik. It upun akan dicek secara berkala oleh PT PLN (Persero) agar subsidi listrik yang diberikan pemerintah tepat sasaran.
Jokowi ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Hadir dalam ratas soal TDL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegero, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.
"Dibahas mengenai TDL dan saya minta agar ada rekonsiliasi antara pengguna listrik 450 Va dan 900 Va dengan data keluarga miskin dan rentan miskin," kata Presiden Jokowi mengawali pembukaan ratas soal TDL di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Jokowi menambahkan, langkah penyesuaian perbedaan yang ada atau rekonsiliasi sangat penting dilakukan agar subsidi listrik yang diberikan pemerintah tepat sasaran. Sebelumnya, pemberian subsidi listrik tidak tepat sasaran karena masih ada golongan yang masih menikmati subsidi, padahal masuk golongan menengah ke atas.
"Langkah rekonsiliasi data ini penting agar kebijakan subsidi listrik benar-benar tepat sasaran," tukasnya.
Follow Berita Okezone di Google News
(mrt)