Share

Menteri ESDM: Dirut Petral Banyak Alasan Saat Diperiksa

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 27 November 2015 14:33 WIB
https: img.okezone.com content 2015 11 27 320 1256923 menteri-esdm-dirut-petral-banyak-alasan-saat-diperiksa-sjQmlZh35V.jpg Menteri ESDM Sudirman Said (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kasus pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) terus memasuki babak baru. Lantaran, terdapat empat orang pegawai Petral yang berposisi manager dinon-aktifkan, karena terlibat kasus yang membuat mahalnya harga pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), seiring hasil audit forensik yang telah selesai dilakukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, selama audit forensik Petral dilakukan, ada pejabat sekelas direktur utama Petral tidak kooperatif. Dirut Petral terus beralasan ketika dilakukan pemeriksaan.

"Saya kira nature-nya secara alamiah mengambil keputusan kepada aspek ini gampang. Tapi bukan kah dirut Petral sudah diganti sejak awal. Dirut Petral di dalam audit disebut tidak kooperatif karena diundang interview hanya datang sekali dan ketika diminta data dia bilang laptop hilang. Ini sesuatu yang menjadi jelas (adanya permainan)," tegas Sudirman di Gedung Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Menurut Sudirman, hasil audit forensik Petral oleh Pertamina akan ditelisik lebih dalam. Apalagi, dirinya sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno agar kasus Petral dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika ada unsur pidana.

"Gimana dengan yang lain, nanti akan dianalisis. Biarkan nanti hukum bekerja," papar Sudirman.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pemecatan terhadap empat orang manager Petral (Pertamina Energy Trading Limited) yang terbukti telah membuat pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional lebih mahal.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, empat manager Petral tersebut saat ini telah kembali ditarik oleh Pertamina dan saat ini posisinya telah dinonaktifkan atau dibebastugaskan.

"Sekarang masih di nonaktifkan. Tapi kita lihat lagi kalau memang layak untuk dipecat ya dipecat," kata Dwi di DPR beberapa waktu lalu.

(rzk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini