nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Kontrak, Manajemen Freeport Indonesia Dinilai Tak Beritikad Baik

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Jum'at 11 Desember 2015 19:53 WIB
https: img.okeinfo.net content 2015 12 11 320 1265880 soal-kontrak-manajemen-freeport-indonesia-dinilai-tak-beritikad-baik-ndewkXqDTN.jpg Ilustrasi (Foto : Reuters)

JAKARTA – Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai tidak memiliki itikad baik dalam kaitannya pengurusan perpanjangan Kontrak Karya (KK). Bahkan, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono sudah menegur keras manajemen pertambangan asing ini untuk memperbaiki sikapnya dalam pengelolaan usaha pertambangan di Papua.

Dalam surat bernomor 1507/30/DJB/2015 yang diteken pada 31 Agustus 2015 lalu, oleh Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono menyatakan, dua hal yang menjadi perhatian manajemen PT Freeport Indonesia, yaitu tidak adanya itikad baik dari PTFI akibat tidak menyelesaikan amandemen kontrak karya tidak taatnya PTFI terhadap Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang minerba khususnya pasal 169 huruf (b).

Sementara, rapat pembahasan kelanjutan renegosiasi Amandemen Kontrak Karya (KK) Freeport telah berlangsung pada 21 Agustus 2015 yang diikuti oleh Dirjen Minerba, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bank Indonesia, Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM, dan Tim Renegosiasi KK.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang juga telah menyampaikan tiga hal kepada Dirut PT FI Maroef Sjamsoedin. Pertama, Pemerintah dan Freeport telah membahas amandemen naskah KK sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015. Namun dari 20 pasal yang dibahas, Freeport baru menyetujui secara keseluruhan dua pasal secara utuh.

“Sedangkan 18 pasal sisanya belum disepakati seluruhnya sebagaimana naskah amandemen KK yang ditawarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Bambang, dalam keterangan suratnya, di Jakarta.

Pada poin kedua, Bambang menyatakan Pemerintah beritikad baik untuk membahas kembali naskah amandemen KK pada 21 Agustus 2015. Namun Freeport berpendapat bahwa KK tetap berlaku sampai 2021 dan perpanjangannya juga dalam bentuk KK.

“Pada 2021 harus diperpanjang, walaupun dalam bentuk Izin tetapi dokumen amandemen KK tetap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” ujar Bambang dalam surat kepada manajemen Freeport.

Pengamat anggaran dari Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari sisi surat Dirjen Minerba tersebut, terlihat manajemen PT Freeport Indonesia tidak punya etika baik untuk memperbaiki naskah KK. Dari tidak ada etika baik ini, seharusnya pemerintah punya landasan untuk tidak memperpanjang kontrak ini karena akan hanya merugikan Indonesia sendiri.

“Sudah jelas tidak ada etika baik, kenapa musti diperpanjang, dan ini menjadi landasan juga untuk tidak memperpanjang,” ungkap Uchok.

Oleh karena itu, Uchok mengatakan, 18 bentuk item pernjanjian belum disepakati, maka Freeport Indonesia mengambil jalan by pass untuk tidak menyepakati 18 pasal ini, tapi melakukan pendekatan politik atau loby politik kepada elit politik yang punya pengaruh atas kebijakan ini.

“Artinya memang Freeport nakal sekali, segala cara akan mereka lakukan untuk menaklukan pemerintah, dan memiliki tambang Freeport,"jelasnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini