Landasan Tak Jelas, Pungutan Dana Ketahanan Energi Perlu Dihentikan

Dedy Afrianto, Jurnalis · Sabtu 26 Desember 2015 13:26 WIB
https: img.okezone.com content 2015 12 26 320 1275037 landasan-tak-jelas-pungutan-dana-ketahanan-energi-perlu-dihentikan-dxLUIpchkO.jpg Ilustrasi (Foto : Okezone)

JAKARTA – Pemeritah berencana akan memungut dana ketahanan energi pada setiap masyarakat yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar. Kebijakan ini ditetapkan seiring dengan pengumuman penurunan harga BBM pada 23 Desember lalu dan akan efektif berlaku pada 5 Januari 2016 mendatang.

Kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan positif karena akan mendukung perkembangan energi baru dan terbarukan. Namun, pemerintah dinilai terlalu dini untuk menetapkan kebijakan tersebut karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap pungutan dana ketahanan energi bersama anggota DPR. Pasalnya, hingga saat ini belum terdapat landasan hukum yang jelas terkait dana ketahanan energi sehingga dikhawatirkan akan terdapat penyalahgunaan wewenang pengelolaan dana yang bersumber dari masyarakat tersebiut.

“Landasan hukumnya belum ada. Kebijakan ini tidak tepat karena belum ada payung hukum. Memang ini positif. Namun pemerintah harus diskusi dulu dengan DPR,” ujar Komaidi saat dihubungi oleh Okezone, Sabtu (26/12/2015).

Komaidi menambahkan, pemerintah perlu menghentikan sementara rencana pungutan dana ketahanan energi ini hingga memiliki payung hukum yang jelas. Untuk itu, sebelum tanggal 5 Januari mendatang, pemerintah perlu mengembalikan harga BBM pada harga yang seharusnya.

“Ini perlu ditahan dulu, jangan sampai pemerintah tidak memperhatikan payung hukum dalam pelaksanaan kebijakannya,” jelas Komaidi.(rai)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini