Belanja Harus Diarahkan ke Sektor Produktif

Koran SINDO, Jurnalis · Kamis 14 Januari 2016 14:45 WIB
https: img.okezone.com content 2016 01 14 320 1288103 belanja-harus-diarahkan-ke-sektor-produktif-fgXvrYPHmH.jpg Ilustrasi : Okezone

JAKARTA – Pemerintah diminta konsisten mengurangi porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengalihkannya menjadi belanja yang produktif dan berkualitas.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, besarnya belanja pegawai membuat ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas. ”Pemerintah, kalau soal belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja barang itu, penyerapannya selalu bagus. Tapi, sangat jauh ketika belanja itu diarahkan pada belanja modal,” kata Eko kepada KORAN SINDO.

Padahal, kata Eko, belanja modal penting untuk menciptakan efek pengganda bagi perekonomian. Dia menilai, realisasi penyerapan antara belanja pegawai dan belanja modal seharusnya sama-sama bagus karena realisasi belanja modal sebetulnya menjadi salah satu ukuran kinerja birokrat. ”Itu belum bicara kualitas (belanja), sekedar untuk menyerap saja masih banyak persoalan.

Padahal, itu untuk publik, berarti perencanaannya yang tidak bagus,” sambung Eko. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2015 mencapai Rp289,9 triliun atau 96,9 persen dari pagu sebesar Rp299,3 triliun. Pada saat itu pemerintah mengalokasikan belanja pegawai sebesar 22,7 persen dari alokasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.319,5 triliun.

Sementara, untuk tahun anggaran 2016 pemerintah mengalokasikan belanja pegawai sebesar Rp347,5 triliun dari total belanja pemerintah pusat Rp1.325,6 triliun. Dengan kata lain, porsi belanja pegawai pada tahun ini mencapai 26,2 persen atau naik 3,5 persen dibanding tahun lalu. Sementara dari sisi nominal, naik Rp48,2 triliun atau 16 persen.

Dari total alokasi belanja pegawai tersebut, belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp208,2 triliun dari total belanja K/L sebesar Rp784,1 triliun. Sementara, belanja pegawai non-K/L dianggarkan Rp139,3 triliun dari total belanja pagu anggaran belanja non-K/L sebesar Rp541,4 triliun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja pegawai ditujukan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan, dan pegawai honorer. Adapun, belanja tersebut meliputi gaji, tunjangan, uang makan, uang lauk-pauk, uang asuransi, uang lembur, hingga uang duka wafat.

Eko menilai, kalaupun ada kenaikan belanja pegawai, kenaikan tersebut seharusnya tidak sebesar 16 persen, tapi disesuaikan dengan inflasi. Selain itu dia juga memandang, porsi belanja pegawai yang mencapai 26 persen dari APBN masih terlalu besar. Eko mengatakan, belanja modal tahun 2015 yang hanya terserap sebesar 84,4 persen seharusnya menjadi ukuran kinerja pegawai negeri.

Terlebih lagi, anggaran yang tidak terserap tersebut nantinya belum tentu akan digunakan kembali untuk belanja modal atau program perlindungan sosial pada tahun berikutnya. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, alokasi belanja pegawai sebesar Rp347,5 triliun juga sudah menghitung rencana pemerintah untuk memberikan tunjangan hari raya bagi pegawai negeri.

Alokasi tunjangan hari raya yang diberikan sebesar Rp7,5 triliun. Porsi belanja pegawai terhadap anggaran di berbagai daerah juga masih tinggi, terutama di tingkat kabupaten/ kota. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, ratarata porsi belanja pegawai terhadap APBD 2015 mencapai 40,23 persen.

”Untuk rata-rata nasional, persentase belanja pegawai terhadap APBD untuk provinsi sebesar 20,2 persen, sedangkan kabupaten/kota sebesar 46 persen,” katanya. Di tingkat provinsi, lima daerah yang memiliki porsi tertinggi untuk belanja pegawai terhadap APBD antara lain Bengkulu (28,3 persen). Sulawesi Tengah (25,6 persen), Sulawesi Tenggara (25,5 persen), Gorontalo (24,2 persen), dan DKI Jakarta (22,8 persen),

Di tingkat kabupaten/kota, Boediarso mengatakan, lima daerah dengan porsi belanja pegawai tertinggi terhadap APBD antara lain Kabupaten Langkat (76,3 persen), Kota Pematang Siantar (71,2 persen), Kabupaten Tanah Karo (68,4 persen), Kota Ambon (68,4 persen), dan Kota Kendari (68,3 persen).(rai)

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini